Kerugian Indonesia Akibat Perjanjian Renville

Kerugian Indonesia Akibat Perjanjian Renville – Berikut kerugian yang di dera oleh Republik Indonesia akibat dari hasil-hasil yang dicapai dalam Perjanjian Renville. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral, USS Renville, yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara (KTN), Committee of Good Offices for Indonesia, yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia.

Beberapa perjanjian yang pernah dilakukan sebagai wujud perjuangan diplomasi di Indonesia antara lain adalah perjanjian Linggarjati yang diadakan pada tahun 10 November 1946 di Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Perjanjian tersebut ditandatangani kedua belah pihak pada 25 Maret 1947. Perjanjian linggarjati dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari konflik berkepanjangan antara Belanda dengan Indonesia yang berujung dengan usaha Benda untuk mencaplok wilayah Indonesia sedikit demi sedikit. Perundingan akhirnya difasilitasi oleh pihak Inggris. Hasil dari perjanjian tersebut adalah pengakuan secara de facto pada wilayah Republik Indonesia yang meliputi pulau Jawa, Madura, dan Sumatera. Selain itu, Belanda dan Indonesia akan membentuk negara perserikatan yang dipimpin ratu Belanda. Dari situ masih terlihat jelas bahwa Belanda belum mau melepaskan cengkeramannya terhadap Indonesia. disamping itu, wilayah Indonesia juga menjadi lebih sempit karena hanya diakui memiliki ketiga pulau tersebut.

Masalah lain justru muncul pasca ditandatanganinya perjanjian tersebut. Hal itu terjadi karena Belanda menafsirkan bahwa dengan perjanjian tersebut, Indonesia masih bagian dari Belanda dalam bentuk perserikatan. Akan tetapi, bangsa Indonesia ingin perjanjian tersebut menjadi tanda bahwa saat ini Indonesia mempunyai wilayah dan pemerintahan sendiri. Dan beranggapan bahwa uni Indonesia Belanda hanya sebagai contoh kerja sama bilateral. Karena perbedaan pendapat tersebut, Belanda melancarkan agresi militer pada Indonesia. Agresi militer yang diberi nama agresi militer I ini berlangsung dari 21 Juli 1947 hingga 4 Agustus 1947. Agresi militer I juga merupakan bahwa Belanda telah membatalkan hasil perjanjian Linggarjati.

Karena agresi militer tersebut, dewan keamanan PBB meminta kedua belah pihak untuk berhenti berperang. Setelah itu, diadakan pertemuan untuk membicarakan kelanjutan dari masalah Indonesia dan Belanda tersebut. Pada tanggal 8 Desember 1947, kedua perwakilan negara berkumpul di sebuah kapal milik Amerika Serikat, USS Renville yang berlabuh di Pelabukan Tanjung Priok Jakarta. Oleh karena itulah perundingan diplomasi ini kemudian diberi nama perjanjian Renville. Pemilihan tempat berlangsungnya perundingan yang berada di atas kapal tersebut juga dengan pertimbangan bahwa jalannya perundingan berlangsung di zona netral. Perjanjian Renville kemudian ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Perwakilan yang hadir dalam perjanjian ini adalah:

• Indonesia : Amir Syarifudin
• Belanda : Abdulkadir Wijoyoatmojo (orang Indonesia yang memihak Belanda)
• Australia : Richard Kirby
• Belgia : Paul Van Zeeland
• Amerika Serikat : Frank Graham

Isi Perjanjian Renville

Ada beberapa pokok bahasan yang menjadi hasil dari perjanjian Renville. Adapun pokok – pokok tersebut adalah:

1. Belanda akan tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai Republik Indonesia Serikat dibentuk.
2. Republik Indonesia Serikat memiliki kedudukan yang sejajar dengan Belanda dalam uni Indonesia – Belanda.
3. Republic Indonesia menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat.
4. Pasukan Indonesia yang berada di pemukiman penduduk harus ditarik masuk ke daerah Republik Indonesia.
5. Sebelum terbentuknya RIS, Belanda bisa menyerahkan sebagian dari kekuasaannya kepada pemerintah federal sementara.

Dampak Perjanjian Renville Bagi Indonesia

Indonesia terpaksa menyetujui RIS

Salah satu dampak perjanjian Renville bagi Indonesia  adalah perubahan bentuk negara Indonesia. Pada awal pembentukan negara Indonesia, Indonesia memproklamirkan diri sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Akan tetapi, dalam perundingan Renville ini, Indonesia harus mengubah bentuk negaranya menjadi Republik Indonesia Serikat yang merupakan negara persemakmuran Belanda. Perubahan bentuk negara ini merupakan syarat yang diajukan Belanda untuk dapat mengakui kedaulatan Indonesia. akan tetapi, dengan Perbedaan Bentuk Negara Kesatuan Dengan Negara Serikat tersebut berarti Indonesia tidak sepenuhnya berdaulat karena masih memiliki keterkaitan kekuasaan dengan pemerintah Belanda.

Terbentuk kabinet Amir Syarifudin II

Setelah perjanjian Renville ditandatangani, tidak hanya bentuk negara Indonesia yang berubah. Indonesia juga harus mengubah sistem pemerintahan dan konstitusi negara. Perubahan sistem pemerintahan tersebut berubah dari sistem presidensial ke sistem parlementer. Dengan kata lain presiden hanya akan menjadi kepala negara, bukan lagi kepala pemerintahan. Untuk kepala pemerintahan akan dipimpin oleh seorang perdana menteri. itulah yang menjadi Perbedaan Sistem Pemerintahan Presidensial Dengan Parlementer. Oleh karena itu, maka dilakukan pemilihan untuk presiden dan perdana menteri. Presiden yang terpilih tetap Ir. Soekarno. Sedangkan untuk kepala pemerintahan, terpilihlah Mr. Amir Syarifudin sebagai perdana menteri. Setelah itu, dibentuklah kabinet baru yang merupakan bentukan Amir Syarifuddin. Sebelumnya Amir Syarifuddin juga telah mendapat mandate untuk memimpin kabinet peralihan setelah gagalnya kabinet syahrir sebagai dampak runtuhnya perjanjian linggarjati. Dan dengan ditandatanganinya perjanjian Renville ini menandai dibentuknya kabinet Amir Syarifuddin II.

Timbul reaksi keras pada kabinet

Kabinet yang baru dianggap memiliki kebijakan yang memberatkan rakyat dan pro Belanda. Banyak partai politik yang melancarkan aksi protes terhadap kebijakan – kebijakan pemerintah baru tersebut. Lebih jauh lagi, partai politik bahkan menarik wakilnya dari dalam kabinet. Rakyat menganggap Amir Syarifuddin menjual Indonesia kepada Belanda. Pada akhirnya, kabinet ini tidak bertahan lama dan bubar pada akhir Januari 1948. Pada tnggal 23 Januari 1948 Amir Syarifuddin menyerahkan kembali mandatnya ke Presiden. Reaksi terhadap kabinet ini juga mencerminkan Terjadinya Disintegrasi Nasional Bangsa.

Wilayah kekuasaan Republik Indonesia berkurang

Wilayah Indonesia berdasar perjanjian Renville lebih kecil dari yang ditetapkan pada perjanjian sebelumnya yaitu perjanjian Linggarjati. Menurut perjanjian Linggarjati, wilayah Indonesia meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Sedangkan menurut perjanjian Renville, Indonesia meliputi sebagian Sumatera, Jawa Tengah, dan Madura. Dengan disetujuinya perjanjian Renville, maka Indonesia juga menyetujui wilayah Indonesia yang dibatasi oleh garis Van Mook. Garis Van Mook adalah garis yang ditetapkan sebagai batas wilayah yang dimiliki Belanda dan Indonesia. wilayah yang pada agresi militer Belanda I telah dikuasai oleh Belanda kemudian harus diakui sebagai daerah dudukan Belanda dan lepas dari wilayah Indonesia.

Perekonomian Indonesia diblokade oleh Belanda

Setelah mencengkeram keadaan politik Indonesia, Belanda juga mengekang perekonomian Indonesia. Pengurangan wilayah Indonesia membuat wilayah yang diduduki oleh Belanda juga bertambah. Bermukimnya belanda di beberapa wilayah seperti Jawa Barat sayangnya juga berdampak bagi kegiatan perekonomian di Indonesia. Dengan perjanjian Renville, bentuk pemerintahan negara Indonesia berubah. Dan selama masa peralihan menjadi Republik Indonesia Serikat, Belanda masih berkuasa atas Indonesia. oleh karena itu, Belanda memblokade pergerakan ekonomi Indonesia dengan tujuan pejuang Indonesia akan semakin menderita dan menyerah kepada Belanda. selain itu, beberapa asset milik Indonesia berada dibawah kekuasaan Belanda, yang tentu saja memberikan keuntungan bagi perekonomian Belanda. dampak perjanjian Renville bagi Indonesia tidak hanya dalam bidang politik, tapi juga ekonomi.

Pihak Indonesia harus menarik pasukan

Melemahnya kekuatan militer Indonesia merupakan salah satu dampak perjanjian Renville bagi Indonesia. Dengan perjanjian yang terkait mengenai wilayah tersebut, maka Indonesia terpaksa menarik pasukannya dari wilayah Indonesia yang menurut perjanjian Renville menjadi daerah dudukan Belanda. hal ini juga bisa dikatakan melemahkan militer Indonesia. Pasukan Indonesia harus ditarik dari daerah penduduk sipil. Akan tetapi pasukan Indonesia secara diam-diam tetap melakukan perang gerilya.

Meletus agresi militer II

Setelah perjanjian Renville, ditetapkanlah garis Van Mook sebagai batas wilayah yang diduduki Belanda dan wilayah yang dimiliki Indonesia. Pada masa itulah terjadi gencatan senjata antara Indonesia dengan Belanda. Akan tetapi, pada akhir tahun 1948, pasukan Indonesia menyusupkan pasukan gerulya ke daurah yang diduduki Belanda. Hal itu berarti bahwa Indonesia telah melanggar perjanjian. Sebagai akibatnya, meletuslah agresi militer Belanda II yang dilancarkan oleh Belanda pada 19 Desember 1948.

Terpecah belahnya bangsa Indonesia

Contoh lain dari dampak perjanjian Renville bagi Indonesia  adalah terpecah belahnya bangsa Indonesia. Pencaplokan wilayah Indonesia oleh belanda membuat wilayah Indonesia semakin kecil dan justru menguntungkan pihak Belanda. Dengan perubahan wilayah dan peralihan bentuk pemerintahan, Belanda membentuk negara persemakmuran yang justru lebih seperti negara boneka Belanda yang ada di Indonesia. negara- negara tersebut tergabung dalam BFO atau Bijeenkomst voor Federaal Overlag. Beberapa anggota perserikatan tersebut antara lain Negara Madura, Negara Borneo Barat, Negara Sumatera Timur, dan Negara Jawa Timur. Negara – negara tersebut juga lebih memihak urusan Belanda daripada Indonesia.

Demikian tentang dampak perjanjian Renville bagi Indonesia yang juga membahas latar belakang da nisi dari perjanjian Renville. Dengan belajar dari peristiwa sejarah yang seperti disebutkan diatas, semoga kita bisa mengambil pelajaran yang terpuji dan juga lebih mensyukuri kemerdekaan yang kita raih saat ini dengan terus berjuang memajukan bangsa.[ki]