Soal Kebijakan Pemerintah


Soal Kebijakan Pemerintah Contoh soal soal CPNS antara lain mengenai soal kebijakan pemerintah, nah untuk lebih menguasai contoh soal CPNS formasi 2013, maka ada baiknya anda yang akan ikut seleksi CPNS, baik Formasi K2 maupun formasi umum, mulai saat ini untuk belajar mengenai soal tes tertulis CPNS 2013 bidang kebijakan Pemerintah. Blog Kata Ilmu akan share beberapa contoh soal tes tertulis CPNS bidang kebijakan pemerintah, langsung saja disimak dan dipelajari contoh soal CPNS bidang kebijakan Pemerintah dibawah ini.

Soal Tes Tulis CPNS 2013: Kebijakan Pemerintah

1. Yang dimaksun dengan SNI adalah…
  • a.Sertifikat Negara Indonesia

  • b.Standar nasional Indonesia

  • c.Standar Negara Indonesia

  • d.Seluruh Negara Indonesia

  • e.Sertifikat nasional inddonesia

2.Pertemuan APEC 2006 diselenggarakan dinegara

  • a.Kuba

  • b.Venezuela

  • c.Lebanon

  • d.Vietnam

  • e.Bali

3. Pemisahan polri dan TNI memiliki tujuan, terutama…



  • a.Meningkatkan kesejahteraan polri

  • b.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

  • c.Merepormasi struktur organisasi polri

  • d.Merepormasi struktur organisasi TNI

  • e.Meningkatkan profesionalisme polri

4.Dalam suasana krisis moneter, tidak sedikit BANK yang dilikuidasi untuk melahirkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BANK. Oleh karena itu, melalui PP No.17 tahun1999 pemerintah membentuk sebuah badan yang bertugas mengawasi kinerja BANK, yaitu…



  • a.Badan pemeriksa keuangan dan pembangunan

  • b.Badan perancangan pembagunan nasional

  • c.Dewan perbanas (perbankan nasional)

  • d.Badan penyihatan perbankan nasional

  • e.Badan penanaman modal asin

5. Kebijakan pemerintah untuk memisahkan kekuasaan eksekutif dan yudikatif bertujuan…



  • a.Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri

  • b.Memudahkan pengawasan terhadap lembaga peradilan

  • c.Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan peradilan

  • d.Memperlancar penyelenggaraan administrasi kehakiman

  • e.Mewujudkan lembaga pengadilan yang efisen

6. Pertahanan dan keamanan bangsa dan Negara menurut UUD 1945  menjadi tanggung jawab…



  • a.Pemerintah

  • b.TNI

  • c.Warga negara

  • d.Rakyat

  • e.POLRI

7. Di dalam undang-undang sistem pendidikan nasional, yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang…



  • a.Memberikan dukungan pelaksanaan pendidikan

  • b.Mengabdikan dirinya dalam penyelenggaraan pendidikan

  • c.Bertugas berbimbing, mengajar dan/atau  melatih peserta didik

  • d.Merencanakan seperangkan aturan mengenai isi dan bahan pembelajaran

  • e.Berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur tertentu

8. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat kependidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan buaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, aturan ini dimuat dalam UUD 1945 pasal…



  • a.29A

  • b.28B

  • c.28C

  • d.28D

  • e.28E

9. Siapa yang berwenang member gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan…



  • a.Presiden

  • b.DPR

  • c.MPR

  • d.MA

  • e.Semua jawaban benar

10.Kedudukan budaya daerah dalam rangka pembinaan kebudayaan nasional adalah sebagai…



  • a.Pelengkap

  • b.Pendamping

  • c.Penunjang

  • d.Unsur

  • e.Pendukung

11. Undang – undang No. 22 tahun 1999 berisi tentang …



  • a.Pendidikan nasional

  • b.Pendidikan tinggi

  • c.Pendidikan dasar

  • d.Kurikulum inti pendidikan tinggi

  • e.Pemerintahan daerah

12. Kurikulum sekolah selain yang berlaku secara nasional terdapat pula kurikulum yang disesuaikan dengan tuntutan dan kondisi daerah yang disebut dengan…



  • a.Bahasa daerah

  • b.Kurikulum terpadu

  • c.Kurikulum daerah

  • d.Muatan lokal

  • e.Unsur daerah

13. Pasal 1 ayat 5 UU Pemilu menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu setiap 5 tahun sekali dimaksudkan untuk…



  • a.Melengkapi keanggotaan DPRD Tk.1 dan DPRD tk.2

  • b.Melengkapi keanggotaan MPR

  • c.Menetapkan dan mengesahkan GBHN 5 tahun ke depan

  • d.Membentuk cabinet untuk menjalankan pemerintahan

  • e.Memilih presiden

14. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia mengalami perubahan subtansial, yakni TNI sebagai kekuatan pertahanan Negara, sedangkan Polri sebagai kekuatan dengan fungsi…



  • a.Sosial kemasyarakatan

  • b.Menjaga hukum dan keadilan

  • c.Pengendalian umum

  • d.Keamanan dan ketertiban masyarakat

  • ePendidikan dan keamanan public

15. Apa yang dimaksud dengan referendum…



  • a.Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung yang menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap kehendak MPR untuk mengubah UUd 1945

  • b.Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung yang menyatakan setuju atau tidak setuju untuk menyatakan perang

  • c.Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung yang menyatakan setuju atau tidak setuju untuk meminjam bantuan ekonomi

  • d.Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung yang menyatakan setuju atau tidak setuju untuk memilih presiden

  • e.Semua jawaban salah

16. Pemindahan penduduk dari satu pulau ke pulau yang lain, yang dikenal dengan program transmigrasi, akan lebih efektif apabila dilakukan dengan ….



  • a.Peningkatan  sarana sosial

  • b.Penyediaan lapangan kerja

  • c.Perumahaan yang memadai

  • d.Pemerataan lapangan kerja

  • e.Penyediaan tanah pertanian yang luas

17. Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam menyongsong pasaran bebas asia pasifik tahun 2020, harus dijawab terutama dengan…



  • a.Meningkatkan sumber daya manusia

  • b.Mengusahakan modal yang memadai

  • c.Mengolah kekayaan alam yang melimpah

  • d.Mendapat bantuan teknologi tinggi

  • e.Meningkatkan kualitas produksi

18. Dewasa ini orang tidak lagi memiliki kekhawatiran terhadap perbuatan subversi sebab UU no. 11/PNPS/1963 tentang subversi telah dicabut oleh UU No. 26 tahun 1999 karena…



  • a.Presiden menghendaki

  • b.Atas usul hak inisiatif DPR

  • c.Terjadinya tuntutan kontras

  • d.Bertentangan dengan HAM

  • e.Terjadinya berbagai tindak kejahatan

19. Agar Negara bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka pemerintah mengeluarkan UU no. 28 tahun 1999 karena…



  • a.Telah menjamurnya masalah perilaku kulusi

  • b.Penyalahgunaan telah biasa di masyarakat

  • c.KKn bertentangan dengan keadilan

  • d.Korupsi telah membudaya pada pegawai

  • e.Nepotisme merupakan kebudayaan masyarakat

20. Menurut undang-undang no. 31 tahun 2002, untuk mendirikan sebuah partai politik harus mendaftarkan kepada…



  • a.Kejaksaan agung

  • b.Sekretarian Negara

  • c.Komisi pemilihan umum

  • d.Departemen kehakiman

  • e.Departemen dalam negeri
Bagi anda yang ingin mengetahui mengenai soal soal lengkap, prediksi soal cpns, serta kunci jawaban dan pembahasan soal soal CPNS kebijakan pemerintah untuk formasi CPNS 2013, silahkan klik Tombol dibawah ini, untuk mengunjungi WebSoal CPNS:

Demikianlah artikel mengenai Contoh soal CPNS: kebijakan pemerintah, semoga artikel ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua.[ki]