Konstelasi Politik Amerika Memerangi Terorisme

Konstelasi Politik Amerika Memerangi Terorisme - Tatanan hubungan internasional pasca Peristiwa 11 September 2002 sebenarnya masih belum jelas benar bentuknya, karena sampai saat ini masih terus berlangsung prosesnya. Tiga dari empat paradigma baru yang dominan di Era Pasca Perang Dingin sebagaimana tersebut di atas, masih tetap berlaku, yaitu paradigm ke-dua, ke-tiga, dan ke-empat. Paradigma ke-dua adalah adanya kecenderungan semakin menguatnya saling ketergantungan antar negara, dan keterkaitan antar masalah global di baerbagai bidang, masih tetap mewarnai perpolitikan internasional. Paradigma ke-tia adalah suatu kecenderungan semakin menguatnya peranan lembagalembaga non-pemerintah dalam hubungan antar bangsa. Paradigma terakhir, ke-empat, adalah berkembangnya isu-isu baru dalam hubungan internasional, seperti HAM, intervensi humaniter, demokrasi dan demokratisasi, lingkungan hidup, pemerintahan yang bersih., serta tenaga kerja. Hanya yang pertama dari keempat paradigma tersebut di atas yang mengalami perubahan, yaitu kecenderungan tata hubungan internasional tidak lagi dalam kerangka bi-polar tetapi multi-polar. Namun, sekarang kecenderungan itu kembali berubah dari kerangka multi-polar ke “bi- polar” baru. Setelah terjadinya Peristiwa 11 September 2003, kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat mengalami perubahan yang sangat drastis. Isu terorisme dijadikan sebagai landasan dalam hubungan internasional. Bagi Presiden George W. Bush negara-negara di dunia ini bisa dipilah menjadi dua, di satu pihak mereka yang bersedia mau diajak memerangi terorisme berarti kawan, namun pihak lain yang menolak berarti musuhnya Amerika serikat memasukkan Korea Utara, Irak (ketika di bawah Saddam Husein) dan Iran sebagai “poros setan” yang harus diperangi. Pasca Perang Dingin bentuk dan peran Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya merupakan salah satu isu yang sering diperdebatkan baik di kalangan akademisi maupun politikus.
Pada waktu itu, sebagian kalangan berpendapat bahwa peran global Amerika serikat akan mengalami tekanan-tekanan domestik, yang pada gilirannya akan mendorong negara itu mengedepankan keamanan regional serta menjalankan keterlibatan terbatas dalam masalah-masalah internasional . Akibat hilangnya ancaman strategis dari Uni Soviet, Amerika Serikat akan lebih mengutamakan agenda non-militer dan non-tradisional dalam politik globalnya, terutama dalam hal penyebaran demokrasi, HAM, lingkungan hidup, serta penanganan ancaman lintas-batas(Sukma, 2003:2).
Kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat selama decade 1990-an memperlihatkan kecenderungan sebagaimana disebutkan di atas, yaitu penekanan pada demokrasi, HAM, lingkungan hidup, serta penanganan ancaman lintas-batas. Salah satu contoh kasus penegakan HAM oleh Amerika Serikat adalah isu pelanggaran HAM di Timor Timur pasca jajak pendapat yang dilakukan oleh oknum TNI dan eks pejuang pro-integrasi. Namun sayang, kasus tersebut cenderung dimanfaatkan oleh Amerika sebagai alat penekan Indonesia demi keuntungan dirinya (Hamengku Buwono, 2008: 259). Namun, sebagai negara adi daya tunggal, keinginan Amerika Serikat untuk menjadi pemimpin dunia itu selalu muncul. Meskipun untuk mewujudkan impiannya itu terkadang harus mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi dan penegakan HAM yang didengungdengungkannya.
Hal ini terlihat, misalnya di masa pemerintahan Presiden George Bush Sr (1989-1993), di mana saat itu muncul gagasan “The New World Order” atau Tata Dunia Baru. Dalam Tata Dunia Baru itu, Amerika Serikat berperan sebagai Polisi dunia, yang berhak untuk mengatur tatanan dunia internasional. Hal itu terlihat dari kebijakan Amerika Serikat untuk melakukan serangan militer dengan tujuan mengusir pasukan pendudukan Irak dari Kuwait, yang kemudian memicu terjadinya Perang Teluk II Awal pada tahun 1991. Namun, kebijakan-kebijakan Amerika Serikat tersebut tetap dilakukan dengan dukungan negara-negara sahabat dan persetujuan Dewan Keamanan PBB. Pada masa selanjutnya di masa kepemimpinan Bill Clinton (1993-2001), Tata Dunia Baru itu sangat jarang dibicarakan.Namun, pada waktu itu suatu komplotan yang terdiri dari sejumlah intelektual, wartawan, dan politisi Amerika mengembangkan suatu gagasan Pax Americana. Komplotan tersebut sering disebut Kaum Neocons atau Neokonservativisme (Rais, 2008: 59).
Cikal bakal gagasan Pax Americana itu ala Neocons itu berasal dari sebuah usulan tentang Panduan Perencanaan Pertahanan (Defense Planning Guide,DPG) di tahun 1992. DPG tersebut digodog oleh tujuh orang tokoh yang sebagian besar mempunyai posisi penting di Departemen Pertahanan Amerika Serikat, diantaranya adalah Dick Gheney, Andrew Marshall, Paul Wolfowits, Zamay Khalilzad, Richard  Perle, Albert Wohlstetter serts I. Lewis Libby (Rais, 2008: 60). Konsep DPG tersebut sebenarnya pernah disodorkan oleh para penggagasnya kepada Bill Clinton, namun ditolak. Menurutnya, dokumen itu terlalu melenceng jauh dari nilai-nilai demokrasi dan politik luar negeri Amerika.
Beberapa tokoh Neocons kemudian bergabung dalam sebuah tim yang dinamai Proyek Abad Baru Amerika (Project for the New American Country, PNAC) yang didirikan tahun 1997. Mereka menghasilkan sebuah dokumen bernama Rebuilding American’s Defenses (RAD), artinya Membangun Kembali Pertahanan Amerika, yang diterbitkan pertama kali pada bulan September tahun 2000. Dokumen RAD beirisi bagaimana cara AS menggapai Pax Americana. Menurut M. Amin Rais(2008: 62) secara garis besar RAD berisi antara lain, pertama, impian Pax Americana bukan sesuatu hal yang mustahil, karena AS sekarang ini sebagai satu-satunya Negara adidaya. Oleh karena itu supremasi militer As tetap dijaga agar tidak disaingi oleh negara manapun. Empat hal penting yang harus diperhatikan oleh AS, yaitu: pertahanan tanah air adalah hal paling utama, As harus siap mengahadapi perang dalam panggung apapun dengan mengerahkan kekuatan massif, mampu menjadi polisi dunia, serta selalu mempercanggih kekuatan militernya. Selain itu, disebutkan pula bahwa peran PBB bisa dikesampingkan apabila tidak sesuai dengan kepentingan AS. Kedua, hegemoni global harus dipelihara dengan segala jalan.
Poros kejahatan yang terdiri dari Irak, Iran dan Korea Utara harus dibendung dan dilemahkan karena sangat berbahaya apabila memiliki senjata pemusnah massal ataupun nuklir. China harus diwaspadai karena semakin hari semakin kuat. Negara-negara Eropa harus dicegah untuk mendirikan sistem keamana sendiri terlepas dari NATO. Perubahan rezim di negara-negara berkembang harus diusahakan agar tidak mengganggu stabilitas internasional, dan supaya tetap menganggap AS sebagai pemimpin mereka. Ketiga, AS harus selalu meningkatkan kekuatan militernya termasuk kemampuan nuklirnya. Bahkan panggung perang bagi AS tidak lagi hanya di darat, laut, dan udara tetapi ruang angkasa dan cyberspace juga menjadi arenanya. Dokumen RAD itu kemudian dijadikan panduan bagi kebijakan AS dalam bidang politik dan pertahanan. Pada bulan September tahun 2002, Gedung Putih menerbitkan sebuah dokumen resmi bernama The National Security of the United States of America (NSS) , yang isinya sebagian besar mengadopsi dokumen RAD tersebut. Terbitnya NSS 2002 sebagai panduan kebijakan AS dalam bidang politik dan keamanan sebenarnya tidak terlepas dari keadaan dalam negeri Amerika Serikat pada waktu itu. Situasi dan kondisi masyarakat masih diliputi suasana marah dan trauma karena banyaknya korban yang jatuh dalam Peristiwa 11 September 2001. Serangan Amerika Serikat ke Afghanistan dan Irak, yang kemudian memicu terjadinya Perang Afghanistan dan Perang Teluk II Lanjutan merupakan bukti dilaksanakannya doktrin NSS tersebut dalam politik luar negeri negara adi daya tersebut. Meskipun latar belakang yang mendasari serangan ke kedua negara tersebut berbeda. Namun, isu terorime tetap menjadi alasan utamanya.[ki]