Judul Skripsi Hukum Lengkap dan Terbaru

Judul Skripsi Hukum Lengkap dan Terbaru – Sahabat Sekalian, pada kesempatan kali ini, Kata Ilmu akan share beberapa judul-judul skripsi Hukum, khususnya yang mengambil konsentrasi di bidang hukum pidana. Dibawah ini anda boleh memilih judul-judul skripsi hukum Pidana. Selengkapnya bisa dilihat dibawah ini.

Judul Skripsi Hukum Lengkap dan Terbaru:

1. Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Illegal Logging Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
2. Tinjauan Yuridis Atas Kasus Pembunuhan Berencana Yang didahului Tindak Pidana Perkosaan 
3. Tinjauan Atas Permohonan Kasasi Winai Nakprasit dan Sawong Tiectacun Dalam Perkara Illegal Fishing
4. Analisa Pertanggungjawaban Penyidik Polri dan Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Terpidana dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap atau Error in Persona Pertanggungjawaban Dalam Pelaksanaan Kewenangan Tembak Di Tempat Yang Dimiliki Oleh Kepolisian Republik Indonesia 
5. Pertanggungjawaban Dalam Pelaksanaan Kewenangan Tembak Di Tempat Yang Dimiliki Oleh Kepolisian Republik Indonesia
6. Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan Perkara Perpajakan
7. Implementasi Kewenangan Polisi Untuk Melakukan Kegiatan Pengambilan Sidik Jari Dengan Teknik Daktiloskopi Dalam Penyidikan Perkara Pidana
8. Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak
9. Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Atas Kasus Pemblokiran Sli Pt.Indosat, Tbk Oleh Pt. Telkom Tbk. Pasca Pemberlakuan Duopoli Telekomunikasi Di Indonesia
10. Peranan Visum et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Dengan Racun
11. Tinjauan Yuridis Terhadap Profesi Artis Di Bawah Umur Sebagai Suatu Bentuk Eksploitasi Terhadap Anak
12. Kekuatan Kesaksian Yang Berdiri Sendiri Dalam Proses Persidangan
13. Usaha-Usaha Bank Indonesia Dalam Menanggulangi Peredaran Uang Palsu Di Indonesia Berdasarkan Pasal 244 dan 245 KUHP
14. Studi Komparasi Pembuktian Terbalik Antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
15. Analisis Mengenai Eksistensi Pidana Mati di Indonesia (Suatu Kajian dari Pengaruh Psikologis Bagi Masyarakat)
16. Peranan Ilmu Forensik Dalam Usaha Memecahkan Kasus-Kasus Kriminalitas
17. Peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundring)
18. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan
19. Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pengungkap Fakta (Whistleblower) Dalam Perkara Pidana (Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban) 
20. Penyertaan Modal Sementara Oleh Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Upaya Penyelamatan Bank Gagal (Studi Kasus: PT. Bank Century Tbk.)
21. Kewenangan Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) Oleh Penyidik Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Terhadap Pasal 40 Undang- Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi PERDATA
22. Kedudukan dan Kekuatan Hukum dari Memorandum of Understanding ditinjau dari segi hukum perikatan dalam Kitab Undang undang Hukum Perdata
23. Kontrak Kerjasama Konsinyasi Distribution Outlet (Distro) dengan Suplier
24. Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Undang- undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam
25. Telaah Normatif Tentang Perjanjian Baku Pada Perjanjian Ekspedisi Muatan Kapal Laut 
26. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum
27. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak
28. Kajian Kriminologis Perilaku Jahat Anak-Anak
29. Suatu Tinjauan Yuridis Atas Kasus Pencabulan Dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 1050/Pid/B/2004/PN/Sby 
30. Analisa Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Website atas Cyberporn Ditinjau dari KUHP dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
31. Eksistensi Pidana Denda dan Pemidanaan dalam Konteks Kitab Undang-undang Hukum Pidana
32. Kajian Kriminologis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Istri
33. Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pengadilan HAM Ad Hoc Terhadap Prinsip Asas Lagalitas 
34. Kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Negara
35. Kedudukan Rekam Medis Dalam Pembuktian Perkara Malpraktek di Bidang Kedokteran
36. Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Suami Terhadap Istrinya
37. Kajian Yuridis Pelaku Tindak Pidana Narkotika
38. Pertimbangan Hukum Pengadilan Militer Terhadap Anggota Militer Yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika
39. Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Berupa Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia
40. Tindak Pidana Pornografi Dalam Perspektif Hukum Islam
41. Peranan Laboratorium Forensik Dalam Pembuktian Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika Untuk Tingkat Penyidikan
42. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasrakatan Porong Sidoarjo
43. Pembuktian Pidana Melalui Short Message Service Berdasarkan KUHAP
44. Keabsahan Kesaksian Yang Disampaikan Secara Teleconference Di Persidangan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
45. Pertanggungjawaban Pemilik Senjata Api Legal Yang Disalahgunakan Oleh Orang Lain 
46. Peranan Visum et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pemerkosaan
47. Peranan Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba
48. Tinjauan Tentang Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan dan Implikasi Yuridisnya Terhadap Kekuatan Alat Bukti
49. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Phedofilia
50. Tinjauan Yuridis Kasus Penghentian Penyidikan Atas Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Oleh Kejaksaan Agung 
51. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Mengawasi Tender BUMD di Sumatera Utara
52. Tinjauan Yuridis Praktek Persekongkolan Tidak Sehat Dalam Tender Proyek
53. Pelanggaran Prinsip Miranda Rule (Pendampingan Penasihat Hukum) Dalam Praktik Peradilan Pidana di Indonesia 
54. Perlindungan Atas Korban dalam Pelanggaran HAM Berat dari Aspek Hukum Positif dan Hukum Internasional
55. Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam
56. Euthanasia Ditinjau Dari Segi Medis dan Hukum Pidana
57. Tinjauan Yuridis Atas Pengajuan Grasi Dalam Kajian Pidana
58. Penayangan Iklan Supranatural di Media Televisi Ditinjau Dari Etika Pariwara dan Kajian Pidana
59. Tindak Pidana Cyber Crime Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008
60. Tinjauan Atas Pemberitaan Yang Berindikasi Adanya Pencemaran Nama Baik Oleh Media Massa Dalam Perspektif Kode Etik Jurnalistik dan Undang-undang Pers
61. Tindakan Diskresi Polisi Dalam Pelaksanaan Tugas Penyidikan Pidana
62. Tinjauan Yuridis Penyembunyian Identitas Pelaku Tindak Pidana Oleh Pers Dalam Acara Bertema Investigasi Kriminal
63. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak di Bawah Umur
64. Tinjauan Atas Pemberitaan Yang Berindikasi Adanya Pencemaran Nama Baik Oleh Media Massa Dalam Perspektif Kode Etik Jurnalistik dan Undang-undang Pers
65. Tindakan Diskresi Polisi Dalam Pelaksanaan Tugas Penyidikan Pidana
66. Tinjauan Yuridis Penyembunyian Identitas Pelaku Tindak Pidana Oleh Pers Dalam Acara Bertema Investigasi Kriminal
67. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak di Bawah Umur
68. Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Data Dalam Informasi dan Transaksi Elektronik
69. Tinjauan Pidana Penegakan UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Dalam Pelaksanaan Konservasi Taman Nasional Bali 
70. Tinjauan Atas Tindakan Aborsi dengan Dalih Indikasi Medis Karena Terjadinya Kehamilan Akibat Perkosaan Incest
71. Tinjauan Yuridis Pelanggaran Rahasia Kedokteran
72. Tinjauan Atas Penyalahgunaa Ijin Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) Bagi Warga Negara AsinG
73. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyalahgunaan Kartu Kredit Orang Lain
74. Hubungan Kausalitas Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan
75. Analisis Yuridis Pemalsuan Surat Persetujuan Istri Dalam Melakukan Poligami
76. Perlindungan Nasabah Bank Dalam Penggunaan Internet Banking Atas Terjadinya Cyber crime
77. Tinjauan Yuridis Keabsahan Pengajuan Kasasi Atas Putusan Praperadilan
78. Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Transaksi Perbankan
79. Penjatuhan Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia
80. Peranan Kepolisian Dalam Tindak Pidana Hacking Terhadap Perbankan
81. Tinjauan Atas Pengajuan Praperadilan oleh Pihak Ketiga Atas Penghentian Penyidikan Atau Penuntutan Dalam Perkara Korupsi
82. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging.

Demikianlah artikel yang membahas mengenai beberapa judul skripsi hukum, semoga artikel ini memberikan informasi yang bermanfaat bagi yang membutuhkan.[ki]