REMUNERASI KEPADA PNS ADAKAH?

Remunerasi Kepada PNS Adakah? – Pertanyaan itu pasti ada di setiap benak  seorang PNS (termasuk saya :D). remunerasi memang saat ini lagi ramai diperbincangkan. Terutama setelah TNI/Polri mendapatkan remunerasi yang lumayan. Jelasnya seluruh PNS akan mendapatkan Remunerasi :D (senyum-senyum pengharapan).

Okk.. untuk meyakinkan kita tentang akan adanya remunerasi PNS, kita simak berikut ini:
Remunerasi dapat didefinisikan sebagai segala bentuk bentuk imbalan yang diterima pegawai atas kontribusi yang telah diberikannya kepada organisasi/instansi dimana mereka bekerja. 

Remunerasi dapat berbentuk imbalan tunai, seperti gaji dan tunjangan, dan dapat pula berupa barang, seperti bahan pokok. Remunerasi ada yang diberikan secara secara teratur setiap bulan atau setiap dua mingguan, seperti gaji dan tunjangan, dan ada pula hanya diberikan pada waktu-waktu tertentu saja, seperti bonus, insentif, tunjangan hari raya dan lain-lain. 

Lahirnya berbagai aturan terkait remunerasi . Sesuai dengan Undang-undang NO. 17 tahun 2007, tentang Rencana pembangunan Nasional jangka panjang 2005-2025 dan Peraturan Meneg PAN, Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008, tentang Pedoman umum Reformasi birokrasi. Kebijakan Remunerasi diperuntukan bagi seluruh Pegawai negeri di seluruh lembaga Pemerintahan. Yang berdasarkan urgensinya dikelompokan berdasarkan skala prioritas ke dalam tiga kelompok :
  1. Prioritas pertama adalah seluruh instansi Rumpun penegak hukum, rumpun pengelola keuangan Negara, rumpun pemeriksa dan pengawas keuangan Negara serta lembaga penertiban aparatur Negara.
  2. Prioritas kedua adalah kementrian/lembaga yg terkait dg kegiatan ekonomi, system produksi, sumber penghasil penerimaan Negara dan unit organisasi yang melayani masyarakat secara langsung termasuk Pemda. (Nah disini Golongan Guru berada :D).
  3. Prioritas ketiga adalah seluruh kementrian/lembaga yg tidak termasuk prioritas pertama dan kedua.

Jadi sudah jelas, seluruh PNS di negeri ini akan kena remunerasi. Nah setelah remunerasi diberlakukan, maka PNS harus bekerja maksimal, tidak boleh setengah-setengah lagi. Setelah remumerasi kira-kira aturannya akan seperti seperti dibawah ini:
  • Pegawai Honorer ditiadakan (reformasi birokrasi).
  • Tidak ada pengangkatan PNS dari Tenaga Honorer.
  • Penerimaan PNS baru yang bersih dan transparan.
  • Disiplin jam kerja. (terlambat satu detik/lebih penerimaan dipotong 1%, pulang lebih dahulu penerimaan dipotong 1%, tidak masuk kerja (kecuali cuti) penerimaan dipotong 5%).
  • Kinerja ditarget.
  • Besar penerimaan remunerasi sesuai dengan kinerja. (Misal: besar remun staf Pengadilan kelas II berbeda dengan besar remun staf Pengadilan IA, besar remun staf KPP pratama berbeda dengan besar remun staf KPP madya, bahkan di kementrian keuangan ada grade system, sehingga bisa jadi besar remun Pemeriksa KPP pratama Surabaya lebih kecil daripada remun staf KPP pratama Maros) --> salah satu usaha untuk meniadakan istilah pegawai malas dan rajin mendapat bayaran yang sama.
  • Pelanggaran disiplin mendapat sanksi berat secara langsung (langsung kena pecat).

Nah kepada seluruh PNS Indonesia selamat menunggu giliran untuk mendapatkan remunerasi, tapi ingat setelah remunerasi disiplin keras akan diberlakukan, jangan sampai melanggar yach.:D