Sejarah Lembaga KPK

Sejarah Lembaga KPK - Korupsi terus ada sepanjang kehidupan manusia. Upaya untuk memberantasnya, lantas mencatatkan sejarah panjang seiring dengan sejarah kehidupan itu sendiri. Pemberantasan korupsi di Indonesia menorehkan catatan yang sedikit suram. Setidaknya Indonesia pernah memiliki enam komisi dan lembaga antikorupsi pendahulu Komisi Pemberantasan Korupsi yang ternyata dibubarkan.
Enam lembaga antikorupsi yang pernah dimiliki Indonesia adalah :

 Tim Pemberantasan  Korupsi
Tim ini dibentuk tahun 1967 melalui Keppres No.228/197 tanggal 2 Desember 1967 yang bertugas membantu pemerintah memberantas korupsi (pencegahan dan penindakan)
 Komisi Empat (Januari-Mei 1970)
Dibentuk melalui Keppres No. 12/1970 tanggal 31 Januari 1970 yang bertugas menghubungi pejabat atau instansi, swasta sipili atau militer, memeriksa dokumen administrasi pemerintah dan swasta, meminta bantuan aparatur pusat dan daerah.
Selain Komisi Empat, Keppres yang sama juga membentuk Koite Anti Korupsi yang masa kerjanya hanya 2 bulan dengan tugas mengadakan kegiatan diskusi dengan pemimpin partai politik dan bertemu presiden.
Operasi Penertiban (1977-1981)
Dibentuk melalui Inpres No. 9/1977 dengan tugas pembersihan pungutan liar, penertiban uang siluman, penertiban aparat pemda dan departemen.
Tim Pemberantas Korupsi (1982)
Tim Pemberantas Korupsi ini dihidupkan kembali tanpa dikeluarkannya Keppres baru.
Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (1999)
Dibentuk melalui Keppres No. 27/1999 dengan tugas melakukan pemeriksaan kekayaan pejabat negara.Lembaga ini kemudian menjadi subbagian pencegahan dalam Komisi Pemberantasan Korupsi.
Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2000-2001)
Dibentuk melalui PP 19/2000 dengan tugas mengungkapkan kasus-kasus korupsi yang sulit ditangani Kejaksaan Agung. Berdasarkan putusan hak uji materiil (juducial review) Mahkamah Agung, TGPTPK terpaksa bubar.
 Sejarah KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk pada Desember 2003 berdasarkan UU No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa KPKdibentuk karena lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. 
 Visi KPK : Mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi
Misi KPK : Penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa yang antikorupsi.
 KPK memiliki lima  tugas utama yaitu :
1.    Penyelidikan-Penyidikan-Penuntutan
2.    Kordinasi
3.    Supervisi
4.    Pencegahan
5.    Monitoring
 Diawal berdirinya, KPK dipimpin oleh Taufiequrachman Ruki yang dilantik pada tanggal 16 Desember 2003 bersama empat Pimpinan KPK lainnya, yaitu Amien Sunaryadi, Sjahruddin Rasul, Tumpak H. Panggabean, dan Erry Riyana Hardjapamekas.
 Di masa awal berdirinya KPK, bisa dikatakan modalnya adalah “Nol Besar”. Para Pimpinan KPKdilantik tanpa gedung kantor untuk bisa bekerja dan tanpa karyawan. Mereka bahkan membawa staf dari kantor lamanya masing-masing dan menggajinya sendiri. Tak berapa lama, baru muncul tim dari BPKP yang menjadi karyawan pertama di KPK. Waktu berlalu dan tim tambahan dari Kejaksaan maupun Kepolisian, mulai datang untuk bekerja di KPK.[ki]