MENGGUGAT SISTEM MONARKI DI INDONESIA

Menggugat Sistem Monarki di Indonesia - Apakah monarki itu?, menurut wikipedia Indonesia: Monarki, berasal dari bahasa Yunani  monos (μονος) yang berarti satu, dan archein (αρχειν) yang berarti pemerintah. Monarki merupakan sejenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa monarki.  Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia. Pada awal kurun ke-19, terdapat lebih 900 buah tahta kerajaan di dunia, tetapi menurun menjadi 240 buah dalam abad ke-20. Sedangkan pada dekade kelapan abad ke-20, hanya 40 takhta saja yang masih ada. Dari jumlah tersebut, hanya empat negara mempunyai penguasa monarki yang mutlak dan selebihnya terbatas kepada sistem konstitusi.
Dari pengertian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan sederhana, bahwa sistem monarki itu adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seseorang secara turun-menurun, seseorang ini biasa disebut raja. Sistem monarki absolut memang pernah berlaku di negara ini, pra proklamasi 17 Agustus 1945. Namun sistem ini sudah terkikis habis oleh semangat revolusi Indonesia sejak the founding father mengumandangkan kata keramat Proklamasi.

LOGO KESULTANAN YOGYAKARTA

SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO I

SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO IX

SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO IX

SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO X

Lalu bagaimana dengan status “monarki” Kesultanan Yogjakarta?. Kalau merunut sejarahnya, maka kita kan menemukan suatu alasan kenapa sampai sekarang kesultanan Jogjakarta masih menerapkan sistem monarki (tapi disini bukan monarki absolut). Sejak Proklamasi Kemerdekaan dikumandangkan pada pukul 10 wib, hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, dukungan dari berbagai daerah mulai mengalir, dukungan itu berupa kesiapan para pemimpin daerah mendukung proklamasi dengan menyerahkan wilayahnya ke dalam wilayah kesatuan negara Republik Indonesia, tak ketinggalan Kesultanan Yogjakarta, yang kala itu di rajai oleh Sultan HB IX. (Ayahanda dari Sri Sultan HB X sekarang). Dari catatan sejarah kita kemudian mendapati tentang dukungan Sri Sultan HB IX kepada negara baru Indonesia. Berikut dukungan resmi kesultanan Jogjakarta:

Kami Sri Sultan HB IX, Sultan Ngayogyayakarta Hadiningrat menyatakan;
Bahwa negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia;
Bahwa kami sebagai kepala daerah memegang segala kekuasaan dalam negeri Ngayogyakarta hadiningrat dan oleh karena itu, berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mulai saatini berada di tangan kami dan kekuasaan-kekuasaan kami pegang seluruhnya;
Bahwa hubungan antar negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah pusata negara Republik Indonesia bersifat langsung dan kami bertanggung jawab atas negeri kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia.
Kami memerintahkan supaya segenap penduduk dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mengindahkan amanat kami ini.
Ngayogyakarta hadiningrat, 28 Puasa Ehe, 1876 (1 september 1945)
Hamenggku Buwono IX

Demikianlah pernyataan dukungan Kesultanan Yogyakarta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Disini kemudian pemerintah pusat memberikan status keistimewaan kepada Yogyakarta, yakni salah satu keistimewaannya, yakni tentang kepala dearahnya atau gubernur Yogyakarta, bahwa Sri Sultan HB lah yang menjadi Gubernur sekaligus raja Yogyakarta.
Belakangan persoalan ini menjadi polemik umum di masyarakat,setelah pernyataan Presiden SBY yang pada initinya menyinggung tentang status monarki Yogyakarta. Serta penyusunan RUU keisitimewaaan Yogyakarta yang intinya menegaskan bahwa Sri Sultan HB hanya senagai simbol pemersatu rakyat Yogyakarta. Dan gubernur Yogyakarta tetap dipilih secara demokratis berdasarkan peraturan hukum negara demokrasi Indonesia.


Nah sudah sepatutnyalah kita mendukung sistem demokrasi yang berlaku dinegara kita. Bukankah disetiap daerah di seluruh wilayah Indonesia ada kesatuan-kesatuan kerajaanatau kesultanan, dan raja atau sultannya hanya sebagai simbol dari kesatuan masyarakat adat itu?. Mudah-mudahan kesultanan Yogyakarta beserta seluruh masyarakat Yogyakarta berbesar hati dan menunjukkan sifat kenegarawanan mereka dalam mendukung sistem demokrasi Indonesia yang berlaku. Bukankah dalam membagun negara ini, watak kenegarawan insan indonesia harus lebih diutamakan, dan biarlah simbol-simbol kedaerahan itu hanya berlaku pada tata adat budaya lokal daerah tersebut. Dan simbol-simbol daerah inilah yang menjadi akar negara besar kita Republik indonesia yang menjujung tinggi niali-nilai demokrasi. Jayalah demokrasi jayalah Republik Indonesia.***