SEPELEKAN PEKERJAAN: MENTERI JEPANG MENGUNDURKAN DIRI


Naoto Kan, Perdana Menteri Jepang
Menteri Hukum Jepang, Senin (22/11), mengundurkan diri setelah pernyataan yang menyepelekan pekerjaannya mengundang kemarahan dan pihak parlemen dari oposisi konservatif mengancam akan menggunakan taktik mengulur persetujuan kebijakan.

Perdana Menteri Jepang yang berhaluan tengah kiri, Naoto Kan, yang menurut peringkat survei media menurun popularitasnya hingga 20 persen lebih, menerima permohonan pengunduran diri Menteri Minoru Yanagida, yang baru menjabat dua bulan. Yanagida, 56 tahun, memicu kemarahan setelah minggu lalu ia bercanda dengan mengatakan, "Menjadi menteri hukum itu mudah karena saya hanya harus mengingat dua istilah, yang keduanya bisa saya gunakan di hadapan parlemen setiap saya terjebak untuk menjawab sesuatu."

Ia kemudian menyebutkan kepada pendukungnya di Prefektur Hiroshima kedua istilah tersebut, "saya menolak berkomentar pada masing-masing kasus tersendiri, " dan "saya bertindak sesuai dengan hukum dan bukti yang tersedia."

Partai oposisi konservatif, Partai Demokratik Liberal, yang kalah tahun lalu setelah berkuasa selama setengah abad, geram akan pernyataan tersebut. Pihak oposisi mengatakan, komentar tersebut menghina institusi legislatif Jepang. Para anggota parlemen, Senin, kepada pemerintah mengatakan akan menghalangi kebijakan stimulus ekonomi baru di majelis tinggi. Senin pagi, Yanagida memberikan pengunduran dirinya kepada Kan.

Yanagida tidak memiliki pilihan setelah Kan mengatakan kepadanya, "Kita harus secepatnya mendapat persetujuan akan anggaran tambahan secepat mungkin". Saya tahu bahwa komentar tersebut telah menjadi penghalang... jadi saya menyatakan bersedia untuk mengundurkan diri setelah mendengar keinginan perdana menteri," kata Yanagida dalam konferensi pers.

Soal kesalahannya, Yanagida mengaku ia sedang lengah. "Itu kesalahan saya karena ceroboh, berkomentar seperti itu dengan bercanda, dan saya harus sepenuh hati meminta maaf."

Yanagida menjadi menteri pertama yang mengundurkan diri sejak Kan merombak kabinetnya pada pertengahan September lalu, setelah ia terpilih ulang sebagai pemimpin Partai Demokratik Jepang (DPJ).

Tangan kanan Kan, Kepala Sekretaris Kabinet Yoshito Sengoku, mengatakan, untuk sementara waktu Yanagida akan melanjutkan tanggung jawabnya sebagai menteri hukum.

Kejadian ini akan menambah tuduhan ketidakcakapan pemerintah DPJ yang tergolong muda, sebelumnya sudah menuai kritik akan salah penanganan pada sengketa diplomatik dengan China dan Rusia. Survei terbaru yang diterbitkan, Senin, oleh harian Mainichi Shimbun mengatakan, dukungan publik untuk pemerintah Kan telah jatuh hingga 26 persen, menurun sebanyak 23 poin dari jajak pendapat pada Oktober lalu. Tingkat ketidakpuasan terhadap pemerintah naik menjadi 57 persen dari 34 persen, menurut hasil survei, berdasarkan jajak pendapat kepada 1.591 rumah tangga pada akhir pekan. Mengenai komentar Yanagida, 71 persen mengatakan ia harus mengundurkan diri.(Sumber: Kompas.com)