ISU PENGGULINGAN SBY TERLALU DIBESAR-BESARKAN

Pemerintahan SBY-Boediono yang akan genap satu tahun pada 20 Oktober nanti disambut dengan merebaknya isu penggulingan pemerintahannya melalui demo besar yang menyatakan pemerintah kehilangan kepercayaan rakyat.
Ho New / Reuters
Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono berbicara kepada wartawan di bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta, 5 Oktober 2010.
Sebelumnya dilaporkan bahwa sejumlah elemen massa, Minggu (10/10), merencanakan aksi memprotes pemerintahan SBY-Boediono yang dinilai gagal menjawab keinginan masyarakat yang akan dilangsungkan pada 20 Oktober nanti di depan Istana Negara.
Menurut Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Ton Abdillah Haz menyatakan dengan jelas pemerintah SBY-Boediono telah melanggar pasal 29 UUD 1945 yaitu gagal menjamin kebebasan beragama di Indonesia, juga tidak mengindahkan pasal 33 UUD 1945 yaitu gagal menjadikan kekayaan negara untuk mensejahterakan rakyat Indonesia dan sumber energy mineral Indonesia dikuasai oleh asing.Ton menegaskan, terjadinya frustrasi politik dan sosial yang menjalar ke seluruh negeri akibat terbongkarnya kasus Century, menjadi alasan yang cukup untuk melengserkan pemerintahan SBY-Boediono. Sebagai penjaga konstitusi, mahasiswa akan menggelar aksi masa pada 20 Oktober yang merupakan akumulatif terhadap pelanggaran-pelanggaran konstitusi oleh pemerintah SBY-Boediono.
Mendengar isu tersebut, Direktur Eksekutif Institute for Defense Security and Peace Studies  (IDSPS), Mufti Makarim mengatakan, pemerintah SBY-Boediono harus berlapang dada menerima segala macam bentuk kritikan, karena menurutnya tidak ada pemerintahan yang sempurna dan tanpa kritikan. Masyarakat bersikap kritis tidak bisa dilawan dan dibatasi, namun yang terpenting adalah bagaimana pemerintah SBY-Boediono menanggapi kritikan tersebut dan reaksi nyata dalam pemerintahan.

Menurut Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa, dirinya merasa terusik dengan munculnya gerakan tersebut yang dapat merusak sistem demokrasi, namun harus sebaliknya, semua pihak harus menghormati sistem demokrasi yang sudah dibangun sejak bertahun-tahun dan sudah dengan susah payahnya.
Begitu pula dengan pihak Istana Kepresidenan yang disampaikan oleh Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/12), menilai hal tersebut terlalu berlebihan, pasalnya berdirinya pemerintahan SBY-Boediono adalah hasil Pemilu yang sah, sehingga masyarakat dan semua pihak perlu memahami hal ini dan menghormatinya.
Di samping itu, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso juga menanggapi isu tersebut adalah sesuatu kekhawatiran yang berlebihan. Akan tetapi, pihaknya pun siap atas setiap hak prerogatif presiden meski banyak pihak yang mendesak untuk dilakukan pergantian menteri atas kinerja yang tidak memuaskan.***