ANTARA QAHHAR MUDZAKKAR & HASSAN TIRO


Siang itu cuaca di kota Palopo terik. Matahari seperti membakar ubun-ubun kepala. Saya mengunjungi Said Mahmud, ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo. Ia baru usai salat duhur. Suaranya pelan, datar, tak seperti orang Palopo pada umumnya yang bersuara keras. Tak ada ekspresi.
Ruangan kerja Said di lantai dua gedung utama. Perawakannya kecil. Kopiah masih melekat di kepalanya, sarung pun masih membalut kaki. Kulit putih. Ia senang bercerita masa pendidikannya di Sekolah Rakyat buatan Kahar Muzakkar pemimpin pejuang DI/TII Sulawesi Selatan. Said tak selesai, hanya sampai kelas lima. Menurutnya, model sekolah mengarah ke kurikulum islam pesantren. Siswa diharuskan menghafal Al Quran. “Jadi memang ada niat Kahar membangun kultur masyarakat islam. Kahar memang seorang mujahid. Seorang pejuang islam,” katanya.
Said seorang terpelajar, doktor filsafat islam dari IAIN Yogyakarta. Ia mengingat selama perjuangan, mengusung bendera islam, banyak nyawa yang menjadi korban. Perang antar saudara. Ketegangan merebak ke semua penjuru daerah. Ada ketakutan yang luar biasa. Tapi semua itu dikatakannya hanya resiko perjuangan. “Seperti itulah revolusi” kata Said. 

Bagaimana perjuangan Kahar Muzakkar dikatakan baik? 

Saya kaget mendengar kata “revolusi”. Revolusi adalah perubahan secara cepat. Pada 1960-an kata ini menjadi pembakar semangat perjuangan. Pemimpin besar revolusi adalah Soekarno dengan revolusi kemerdekaan. Ada juga revolusi pemuda diciptakan oleh Benedict Anderson seorang peniliti dari Amerika, melihat kekuatan pemuda yang berjuang dalam mencapai kemerdekaan. Atau pun revolusi sosial, dan beberapa lagi.
Saya jadi berpikir revolusi untuk Kahar itu apa? Sudah 43 tahun lalu Kahar Muzakkar dinyatakan meninggal dunia. Ditembak mati dalam operasi tumpas satuan Siliwangi, di tepi sungai Lasolo Lasusua Sulawesi Tenggara. Selama 15 tahun berjuang, Kahar tak berhasil mendirikan Negara Islam (NII), Bersama Kartosuwiryo, Daud Beurueh, dan Ibnu Hajar. Namun perjuangan itu terus hidup. Di Aceh perjanjian damai baru disepakati pada 2001 di Helsinki. Sedangkan perjuangan Kahar bergerak ke tahap lain. Kali ini Abdul Azis Kahar Muzakkar, anak Kahar sendiri membentuk Komite Persiapan Penerapan Syariat Islam (KPPSI). “Saya melihat memang Azis memiliki sifat perjuangan Kahar,” kata Said. 
KPPSI dideklarisakan pertama kali pada 21 Oktober 2000, dengan dukungan Forum Umat Islam (FUI). Majalah Gatra menulis, Azis tak menampik jika KPPSI adalah lanjutan perjuangan ayahnya (Kahar). Menurutnya perjuangan sekarang dalam bentuk berbeda. Tak ada lagi senjata. Tujuan sekarang adalah membentuk daerah otonomi khusus syariat islam seperti Nangroe Aceh Darussalam. Bukan mendirikan sebuah negara.
Said mengatakan jika ini seperti kelahiran kembali. Azis meneruskan cita-cita ajaran islam dari buah pikir Kahar Muzakkar . Alasannya, karena setiap muslim harus memperjuangkan syariat. Dan Kahar telah memulainya. “Jadi Kahar itu bukan pemberontak, itu hanya buatan pemerintah zaman itu,” jelas Said. 
Akhir tahun 2000 tiba-tiba bergema suara “Sulawesi Merdeka.” Inilah kali pertama suara separatis itu muncul setelah berakhir 1965. Pernyataan itu muncul ketika BJ Habibie putra kebanggaan Sulawesi Selatan gagal menjadi presiden yang kedua kalinya. Harian Kompas menulis jika bendera hijau negara Sulawesi yang ditengahnya ada gambar pulau Sulawesi sesekali dikibarkan. Habibie menjadi simbol sukses masyarakat Sulawesi Selatan, setelah Kahar Muzakkar, M Jusuf, dan sekarang Jusuf Kalla.

Pada bulan Ramadhan 2000 terbentuk PARAS (Pusat Amanah Referendum Rakyat Sulawesi). KPPSI dan PARAS agak berbeda. PARAS lebih mirip Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) di Aceh. Kekuatan ini dibentuk mulai dari dusun sampai tingkat kota. PARAS mengupayakan referendum untuk kedamaian, namun juga menginginkan daerah otonomi khusus syariat islam bahkan kemerdekaan. Dalam arti harafiah PARAS adalah wajah. Orang-orang PARAS ini membentuk jaringan yang kuat. Ini untuk menunjukkan bagaimana wajah Sulawesi setelah beberapa dekade, kekalahan Darul Islam Kahar Muzakkar pada 1965. Orang-orang Sulawasi Bugis-Makassar yang keluar daerah membentuk ikatan yang sangat kuat, kemudian mengorganisirnya dengan nama Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) yang dapat ditemukan disetiap provinsi di Indonesia. 
Andi F Bakti dalam Begining to Remember menulis jika KPPSI adalah sebuah organisasi yang menginginkan adanya hukum, pemimpin, dan pemerintahan yang berwawasan islam. Sedangkan PARAS yang beranggotakan para dosen, aktivis kampus, mahasiswa, sampai aktivis lembaga masyarakat lebih menginginkan kemerdekaan, setidak-tidaknya adalah otonomi khusus syariat islam. Anggota mereka berusaha memasuki jaringan pemerintah dan bisnis. Seperti mendekati Ryaas Rasyid, Arnold Baramuli, Beddu Amang, Tanri Abeng, Jusuf Kalla, Basri Hasanuddin, Muhammad Ghalib, dan BJ Habibie, meski mereka sadar itu sangat sulit. 
Sumber kekuatan PARAS adalah sebagian besar anggotanya memiliki pendidikan. Buktinya PARAS acapkali memberi pelatihan di kampus, organisasi boy scout, seminar kepemimpinan, dan kursus untuk menambah pengetahuan tentang islam. 
DI SEBUAH gang kecil jalan H Hasan, pinggiran kota Palopo saya bertemu Harun al Rasyid Abdie. Tangannya bergetar ketika bersalaman. Mata kirinya tak lagi berfungsi. Lingkar hitam di bolamatanya sudah tak ada. Ia baru saja menyelasaikan makan siang. Perawakannya kecil dan sangat ramah, dilingkungan tempatnya tinggal ia dikenal dengan sebutan nama Ayah. 
Saya ditemani kontributor TV One, namanya Sartika. Kami duduk di sofa hijau. Sederet dari sana ada meja, tak di cat, di atasnya beberapa tumpukan buku dan kertas terlihat kurang beraturan. Rasyid Abdie adalah ajudan dan Jaksa Agung pada kabinet perjuangan Kahar Muzakkar. Sekarang badannya mungkin tak mampu lagi menenteng senjata. Kurus. Rahangnya kempis. Giginya sudah jauh dari utuh. Kacamata tebal. Kulit mengkerut. Sekitar satu jam ia mengurai kembali ingatannya. Sekali waktu mengangkat lehernya, memastikan saya memperhatikan ucapannya. 
Rasyid mengurai bagaimana pasukan Kahar Muzakkar menghalau komunis masuk wilayah Sulawesi Selatan. “Kalau Kahar tidak ada? Sulawesi ini sudah dikuasai komunis,” tegasnya.
Pada 1950 Kahar menyatakan berontak dengan NKRI. Baru pada 1953 bergabung dengan Darul Islam di Jawa Barat, dibawah imam Kartosuwiryo. Dan diujung Sumatera Daud Beurueh pun menyatakan bergabung. Sesungguhnya faktor agama bukanlah sebab utama, tapi Islam telah berhasil menjadi perekat diantara pemimpin-peminpinnya, kemudian kesepakatan itu memunculkan Negara Islam Indonesia (NII). Kartosoewirjo menjadi imam pertama NII. Dalam kabinet NII Kahar menjadi menteri pertahanan. Kemudian Kartosuwiryo dieksekusi mati pada September 1962. 
NII dibagi dalam tujuh kesatuan Komando Wilayah (KW); KW1 meliputi Pariangan Timur Tasikmalaya. KW2 Jawa Tengah. KW3 Jawa Timur. KW4 Sulawesi Selatan dan sekitarnya. KW5 Sumatera. KW6 Kalimantan. Dan KW7 Serang-Banten, Bogor, Garut, Sumedang.
EMPAT hari kemudian sekitar pukul 19.00, saya kembali bertemu Rasyid. Kali ini dia ditemani Andi Nyiwi. Pasukan intelegen Barisan Rahasia Negara (BRN) dibawah pimpinan Islamuddin. Tugas utamanya mengawasi gerak pejuang DI/TII, menciptakan keamanan dan menjaga kesatuan Sulawesi tetap utuh. 
Malam itu Nyiwi memakai kaos hitam dan Rasyid kaos putih. Di luar rumah hujan mengguyur kencang. Selokan di sisi jalan dipenuhi air. Guyuran air di atap seng tak membuat suara Nyiwi meredup. Suaranya keras. Bersemangat. Wajahnya keras, kurang senyum. Bukan sekali telunjuknya mengacung di depan wajahku.
Mereka berdua saling mencocokan pikiran. Rasyid mengatakan, pada awalnya Kahar berontak karena ketidak cocokan pemikiran dengan presiden Soekarno. Pancasila yang dibuat Soekarno dengan enteng dilanggarnya sendiri. Contohnya menyatukan komunis dengan agama, atau NASAKOM (Nasional Agama dan Komunis). “Masa kucing disekandangkan dengan anjing. Seperti membuat persegi empat bundar,” kata Rasyid. 
“Sepanjang sejarah itu kan hal tak mungkin terjadi toh,” sambung Nyiwi.
Pada 1951 Kahar mengingatkan beberapa pasukan jangan sampai dijajah bangsa sendiri. Alasannya sistem negara bentukan Soekarno Demokrasi Terpimpin berpotensi demikian. Kahar tak percaya lagi Soekarno. Jawa akan menjadi pusat, dan muncul sistem penjajahan baru. Artinya lebih baik makan daun kayu daripada akan diperas oleh Jawa. “Makanya Kahar pernah menulis Majapahit-isme, bagaimana orang-orang jawa itu akan mengulangi kesalahan nenek moyangnya sendiri (Majapahit),” kata Nyiwi.
“Buktinya sekarang Jawa menguasai semua. Sudah menjajah,” sambung Nyiwi.
Menurut Daniel S. Lev, dalam Mencari Demokrasi, awal demokrasi terpimpin itu muncul ketika militer tak mau lagi diperintah. Militer selalu berpikir selalu lebih baik dari sipil. Tentara tidak akan tunduk pada pemerintahana sipil. Terbukti pada 1955 Bambang Utoyo diangkat oleh kabinet Ali Sastroamijoyo menjadi KASAD, ditolak sendiri oleh tentara. Dan setelah Jenderal Nasution diangkat kembali menjadi KASAD, hanya butuh waktu dua tahun sistem parlementer telah bubar. “Itu adalah permulaan menuju ke Demokrasi Terpimpin,” tulis Daniel. 
Pada Konferensi Meja Bundar disepakati negara federal. Negara Serikat. Tapi kemudian, bentuk federal hanya bertahan berapa bulan, tak sampai setahun. “Ada apa! Kenapa tiba-tiba Soekarno mengubahnya ke negara kesatuan,” kata Nyiwi. 
Konferensi Meja Bundar di adakan di Den Haag, 27 Desember 1949 Belanda menyerahkan kekuasaan pada Republik Indonesia Serikat (RIS), yang memberi kekuatan penuh daerah untuk mengatur diri sendiri. Dan pada 1950 Presiden Soekarno memproklamirkan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pusat pemerintahan di Jawa. 
Negara serikat itu dibagi tujuh: Republik Indonesia di Yogyakarta, Negara Indonesia Timur di Makassar, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatra Timur di Medan dan Negara Sumatra Selatan.
Sakit hati Kahar berlanjut. Setelah keinginan untuk menjadikan pasukan KGSS bergabung ke tubuh TNI ditolak, maka sentimen Jawa pun dimunculkan. Saat itu Nyiwi adalah koordinator Barisan Anti Jawa Komunis (BAJAK). Jika yang terindikasi PKI dan terbukti maka langsung bunuh. Tak ada pengadilan. Tak ada ampun. Selesaikan dulu baru lapor. “Harus diingat bukan benci orang jawa keseluruhan, tapi Jawa yang komunis.” 
SEKITAR 50 kilometer dari pusat kota administrasi Palopo Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan, di desa kecil Lanipa, 24 Maret 1921 lahir seorang anak. Namanya La Domeng kemudian dikenal sebagai Kahar Muzakkar. Pada 1937 sampai 1940, Kahar ke Surakarta menjadi murid Sekolah Guru Islam (Muallim Muhammadiyah). 
Ketika saya mengunjungi desa Lanipa bulan lalu, rumah Kahar masih berdiri kokoh. Warnanya hijau. Posisi rumah serong mengikuti sisi jalan. Di depan rumah berdiri baliho besar Andi Muzakkar (anak dari Andi Haliah). Cakka panggilan akrab Andi Muzakkar ikut dalam kandidat bupati Luwu berpasangan dengan Syukur Bijak. Sedangkan saudaranya Buhari Kahar Muzakkar (anak dari Sitti Habibah) berpasangan dengan Basmin Mattayang. 
Saya teringat ucapan Andi Cakka, menurutnya bapaknya (Kahar Muzakkar) itu berjuang atas kepentingan rakyat. Bukan kekuasaan. Namun hari ini saya melihat ketika saudara bertarung dalam perebutan kursi kekuasaan kepala daerah maka akan menjadi hal baru. “Ya. Pastimi nanti bingung masyarakat. Seharusnya kan mereka (Cakka dan Buhari) bersatu,” kata Rasyid.
Pada 1943 Kahar aktif dalam revolusi di Jawa, kemudian diasingkan di Luwu tempat kelahirannya. Lalu pada 1948 di Jakarta sekumpulan pemuda yang dulu ikut bertempur di Jawa membentuk KRIS (Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi) dengan mayoritas anggotanya orang Minahasa. Pemimpinnya A “Zus” Ratulangie anak perempuan Gubernur Republik Sulawesi dan Kahar menjadi sekretaris. 
Pada masa itu banyak pemuda-pemuda liar dari Kalimantan dan Indonesia Timur dibentuk dalam Brigade XVI. Timbullah persaingan untuk merebut kekuasaan. Pasukan di Selatan yang dipimpin Kahar tidak setuju saat Letnan Kolonel Lembong orang Minahasa bekas perwira KNIL menjadi komandan Brigade XVI. Tapi dalam penyelesaiannya Warouw orang Minahasa ditunjuk sebagai komandan dan Kahar sebagai wakil.
Akhir revolusi, Warouw dan Kahar tak diberi kedudukan dalam teritorial Indonesia Timur. Kahar tak memenui kualifikasi dalam pendidikan, disiplin, dan keahlian. Sedangkan Warouw disdikualifikasi. Pada 1950 A.E Kaliwilarang seorang Minahasa dari Divisi Siliwangi Jawa Barat menjadi Komandan TT (Tentara Teritorial) VII Indonesia Timur. Pada November 1950 Warouw menjadi komandan RI-23 di Parepare wilayah Selatan karena kedekatan dengan Kawilarang. 
Kahar Muzakkar tak berhasil menjadi komandan di Selatan, sebab tak hanya ditentang oleh perwira MBAD, tapi datang pula dari perwira-perwira Bugis-Makassar termasuk Andi Mattalatta dan Saleh Lahade. Sebelumnya Kahar, dipercaya menjadi Komandan Persiapan Tentara Republik Indonesia-Sulawesi. Dan menjadi orang Bugis-Makassar pertama yang berpangkat letnan kolonel (letkol). Ketika pasukan di luar Jawa akan disatukan menjadi satu satu brigade, Kahar ditunjuk sebagai wakil dan Letkol J.F. Warouw sebagai pemimpinnya. 
Pada 1950 Kahar ditugaskan berunding dengan pasukan gerilya di Sulawesi Selatan yang selama ini mejagokannya dan menghormatinya. Akhir 1951 Kahar memperjuangkan Kesatoean Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS), yang terdiri dari 10 batalyon, untuk dimasukkan ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) dan menjadi Brigade Hasanuddin di bawah kepemimpinannya. Hasilnya gagal. Alasannya masalah pendidikan. Kahar pun memimpin gerilyawan masuk ke hutan. Dan meletakkan pangkat Letnan Kolonelnya di depan Alex Kawilarang. “Itu kan sebuah kesalahan. Artinya kalaupun tidak sesuai pendidikan ya, masukkan saja dan langsung dipensiunkan supaya ada tunjangan hidupnya,” kata Cakka.
“Sebelumnya mereka (gerilyawan) kan memperjuangkan kemerdekaan negara ini. Artinya itu salah satu bentuk penghargaan juga,” tambah Cakka.

Panglima Komando Kodam XIV Hasanuddin, M Jusuf yang memimpin opersi kilat mengadakan pertemuan dengan Kahar di Bone Pute (1962). Isi pertemuan beragam, banyak versi. Tapi, menurut Nyiwi yang ikut mendampingi Kahar, itu bukan perundingan hanya sebuah pertemuan. Pada pertemuan itu Kahar menyatakan penyerahan dan pernyataannya. Jadi perundingan itu adalah istilah keliru, sebab yang bicara hanya Kahar sendiri, Jusuf tidak. “Kahar bicara begini, mulai hari ini semua saya serahkan padamu Jusuf. Termasuk pasukan saya 1200 lebih dengan rakyat Sulawesi, timbul tenggelamnya tergantung pada panglima Jusuf,” kata Kahar ditirukan Nyiwi. 
Saya mengunjungi Bone Pute beberapa waktu lalu. Bone Pute adalah sebuah pantai, dengan pasir putih. Dalam bahasa bugis Bone adalah pasir dan Pute adalah putih. Tempat itu kurang terawat. Meski demikian Bone Pute menjadi tempat pavorit untuk rekreasi warga sekitar. Setiap hari libur dan menjelang dan akhir ramadhan pantai itu disesaki pengunjung. Disepanjang pantai berdiri warung, dan deretan rumah penduduk. Perahu-perahu bersandar di tepian. Tak ada sedikit pun prasasti atau pertanda tempat terjadinya perundingan. 
Setahun setelah perjanjian Bone Pute, Kahar memanggil Kaso Abdul Gani yang selama ini mengurusi urusan luar negeri. Sebelumnya yang menjadi menteri luar negeri pada perjuangan Kahar di NII adalah Hasan Tiro. Kahar meminta Gani menjadi presiden pertama Republik Persatuan Sulawesi (RPS). Andi F Bakti dalam Begining to Remember menulis, masa itu ada ketakutan dominasi Jawa. Maka timbullah istilah yang sangat populer dikalangan pasukan “Selamatkan Sulawesi.” 
Sampai tahun 2000 presiden RPS telah berganti tiga kali. Setelah presiden pertama Kaso Abdul Gani meninggal pada 13 Juli 1976. Kemudian digantikan Sanusi Daris, meninggal pada 5 Oktober 1982, lalu Syamsul Bachri. Sekarang pemimpin RPS belum diketahui. Padahal Syamsul Bachri pun telah meninggal pada tahun 2000. Pertemuan RPS itu sendiri dilakukan di Malaysia. Misalnya saat pengangkatan Syamsul Bachri.
Menurut Rasyid, Kahar tak senang dengan sistem feodal. “Bangsa yang menjajah bangsa sendiri. Seperti Soekarno, terus terang saja,” kata Rasyid.
Hasan Tiro cukup terkenal dikalangan pejuang DI/TII Sulawasi. Hasan Tiro adalah pimpinan Gerakan Aceh Merdeka yang menuntut pengembalian kemerdekaan untuk Aceh. Hasan menilai Jawa atau Jakarta telah menjajah Aceh. Hasan lalu memperkenalkan konsep Bangsa Aceh sebagai lawan dari Bangsa Jawa. 
Andreas Harsono dalam reportasenya Republik Indonesia Nol Kilometer, menulis setelah Perang Dunia II, Belanda menyerah dan mengembalikan wilayah jajahan ke Republik Indonesia, negara baru yang berpusat di Pulau Jawa. Kaum nasional Aceh menganggap sebagai tindakan Ilegal, Belanda tak memiliki hak menyerahkan daerah yang bukan milik mereka. Tapi, Daud Beureuh tokoh ulama Aceh mendukung republik ini. Sebagai ganti Soekarno menjajikan status otonomi pada Aceh.
Pada 1953, Daud kembali melawan Jakarta karena Soekarno tak menepati janji. Dan pada 1961 Daud menghentikan perlawanannya, karena tuntutan mendapat otonomi khusus diperoleh. Daud meninggal pada 1987. 
DI SEBUAH rumah yang asri. Disudut lapangan Andi Mangile Kecamatan Suli, saya bertemu Saing seorang komandan resimen di wilayah Luwu. Saing seorang tetua kampung. Ia cukup dihargai, sering dimintai pendapat, jika ada masalah di kampung. Ia tak asing dengan nama Hasan Tiro pemimpin Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Menurutnya, Tiro pernah datang di daerah Binturu dekat Bone Pute markas besar perjuangan Kahar setelah Batu Putih di pegunungan Toraja. “Waktu itu ada pertemuan dengan Kahar. Tapi saya tak ikut mendengar,” kata Saing.
“Hasan Tiro itu orang hebat. Dia adalah teman. Setiap pertemuan yang diadakan di hutan Sulawesi perwakilan Aceh selalu datang, begitu pula Kalimantan dan Jawa Barat,” yakin Rasyid.“Jadi Hasan Tiro itu orang yang dipercaya Kahar,” timpal, Nyiwi.
Pertemanan Hasan Tiro dan Kahar dibenarkan Andi Muzakkar. Ada kesatuan ideologi. Membawa perjuangan islam. “Dulu kan hubungan sesama pejuang islam itu ada. Dari Kartosuwiryo di Jawa, Ibnu Hajar di Kalimantan, dan Daud Berueh di Aceh. Saya kira itu hal yang bisa terjadi,” tutur Cakka.
Menurut saya perjanjian damai di Aceh yang di pelopori oleh Yusuf Kalla, Hamid Awaluddin, dan Farid Husain yang notabene Sulawesi adalah faktor kedekatan sejarah juga. Hamid Awaluddin dalam Dami di Aceh, menulis jika faktor kedekatan antara Sulawesi dan Aceh memang telah terjalin lama. Aceh dan Sulawesi memiliki akar yang sama. Malik Machmud Perdana Menteri GAM mengatakan pada Hamid jika orang Sulawesi pernah menjadi raja di Aceh. “Orang Aceh dengan orang Bugis, ingin berumah di rumahnya sendiri, rumah yang indah yang ditata oleh pemiliknya sendiri. Kita akan menuju kesana Pak Hamid,” kata Malik Machmud.
Kalla menjadi pelopor perundingan Helsinki, Hamid menjadi ketua perundingan, dan Farid mengurusi lapangan. Farid membangun hubungan dengan GAM. Mendatangi markas mereka. Harian Indo Pos menulis jika Farid bisa mengakses para petinggi GAM melalui pendekatan Bugis. Menurut orang GAM, Bugis dan Aceh sama-sama tertindas oleh pemerintah pusat. Keduanya sama-sama pernah berontak ingin merdeka.
Malik Machmud adalah bangsawan Aceh, yang besar dari keluarga pedagang. Banyak mengenal orang-orang Bugis, dan yakin orang Bugis dan Aceh bisa bertemu. Malik ingin sekali melihat perahu Bugis berlayar saat berdiri di pantai Aceh. “Saya mencintai perahu Bugis. Dulu, orang tua saya di Singapura, memiliki perahu Bugis untuk mengantar barang niaga. Setiap sore saya naik perahu itu, ikut makan siang bersama awak perahu asal tanah Bugis,” kata Malik.
“Pak Hamid, saya juga ingin melihat bagaimana orang Bugis membuat perahu,” kata Malik, lagi.
Kalla tahu persis latar belakang Malik. Maka perundingan dilakukan dengan pendekatan seorang pedagang atau saudagar. Menurutnya perjanjian damai yang pertama gagal karena tak bertatap mata. Body Language tak terlihat. Intinya komunikasi non verbal menjadi kunci. 
Hasan Tiro mendeklarasikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 4 Desember 1976. GAM berjuang menuntut kemerdekaan dari Jawa. Dalam ideologi GAM Jawa adalah penjajah. Maka muncullah kata Bangsa Aceh sebagai lawan Bangsa Jawa. Pikiran ini pun sejalan dengan konsep kemerdekaan yang dicanangkan Kahar Muzakkar dalam membentuk Republik Persatuan Sulawesi (RPS) yang menginginkan dominasi Jawa hilang di Sulawesi. 
Sekarang GAM telah selesai. Pada perundingan Helsinki, GAM telah dibebaskan membentuk partai lokal. Kedamaian telah tercapai. Pemerintah memberikan amnesti untuk aktivis GAM yang mendekam di penjara. Tapi Malik Machmud dan juru runding di Helsinki bersikukuh jika amnesti bukanlah kata menyerah. “Pada saatnya nanti dengan sendirinya GAM akan hilang,” tutur Malik.
MALAM itu saya meninggalkan Rasyid dan Nyiwi. Hujan telah redah. Susu kental manis bendera telah menyusut dalam gelas. Seorang jaksa Agung dan ajudan hidup dalam kesederhanaan. Begitu pula seorang pasukan intelejen BRN. Rasyid Abdi mengatakan kesetiannya pada Kahar. “Apapun yang terjadi saya akan terus merindukan Bung Kahar,” katanya sambil menangis.
“Sekarang sejarah Bung Kahar itu dipotong. Di belokkan,” kata Nyiwi.
Pada 1982 Rasyid menjadi anggota legislatif di DPRD Luwu Komisi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dengan usungan Partai Persatuan Pembangunan (P3). Hanya empat tahun lalu dipecat. “Terlalu cerewet,” katanya
“Waktu itu kan Golkar yang unggul. Bicara sedikit, langsung get out,” tambahnya. 
Di perjalanan saya membayangkan kehidupan Kahar di hutan. Konsep negaranya yang kuat. Ada tatanan ekonomi, pendidikan dan keamanan. Dalam konsep ekonomi hutannya, uang yang berlaku bukan rupiah, tapi uang Jepang yang dipotong menjadi dua. Setiap sisinya ditandatangani oleh Kahar sebagai pemimpin organisasi dan menteri keuangan BS Meranti. “Uang nilon (rupiah) wah, tidak laku itu,” kata Nyiwi.
Saya juga mengingat Said, bagaimana melihat sendiri Bapaknya mengalami dilema. Atau kakeknya dibunuh di depan mata, oleh pasukan Kahar. Dituduh koruptor dan penjudi saat tidak memberi makan rombongan pasukan. “Kenapa Kahar masih dianggap pahlawan,” kata saya.“Itu hanyalah pengalaman buruk. Karena saya yakin Kahar tak menginginkan itu,” kata Said**
Source: http://ekorusdianto.blogspot.com/2008/10/kahar-dan-hasan-tiro.html