Masa Pemerintahan Orde Baru


Masa Pemerintahan Orde Baru Sahabat Sekalian pada kesempatan kali ini Kata Ilmu akan berbagi artikel mengenai Masa pemerintahan Orde Baru.
Latar Belakang Lahirnya Orde Baru
Setelah G30S/PKI berhasil ditumpas dan berbagai bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan mengarah pada PKI, akhirnya ditarik kesimpulan PKI dituding sebagai dalang dari gerakan itu. Hal ini menimbulkan kemarahan rakyat kepada PKI. Kemarahan rakyat itu diikuti dengan demonstrasi-demonstrasi yang semakin bertambah gencar menuntut pembubaran PKI berserta ormas-ormasnya dan tokoh-tokohnya harus diadili. Sementara itu untuk mengisi kekosongan pimpinan AD, pada tanggal 14 Oktober 1965, pangkostrad/pangkopkamtib Mayjen Soeharto diangkat sebagai Menpangad. Bersamaan dengan itu diadakan tindakan-tindakan pembersihan terhadap unsur-unsur PKI.
Masyarakat luas yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat membentuk kesatuan aksi dalam bentuk Front Pancasila untuk menghancurkan para pendukung G30S/PKI yang didalangi oleh PKI, mereka menuntut dilaksanakannya penyelesaian pokitis terhadap mereka yang terlibat dalam gerkan itu. Kesatauan Aksi yang muncul tersebut antara lain:
  • Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI),
  • Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI),
  • Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI),
  • Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI) dan lain-lain.
Kesatuan Aksi tersebut tergabung dalam Front Pancasila yang kemudian terkenal dengan sebutan Angkatan 66. Mereka yang tergabung dalam dalam Front Pancasila mengadakan demonstrasi-demonstrasi dijalan-jalan raya. Pada tanggal 8 Januari 1966 mereka menuju gedung Setneg dengan mengajukan peryataan bahwa kebijakan ekonomi pemerintahan tidak dapat dibenarkan. Kemudian pada tanggal 12 Januari 1966 berbagai kesatuan Aksi yang tergabung dalam Front Pancasila berkumpul dihalaman Gedung DPR-GR untuk mengajukan Tri Tuntutan Rakyat (TRITURA) yang isinya sebagai berikut:
  • Pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya,
  • Pembersihan Kabinet Dwikkora,
  • Penurunan harga-harga barang.
Pada tanggal 15 Januari 1966 diadakan sidang paripurna Kabinet Dwikora di istana Bogor. Dalam sidang itu hadir para wakil mahasiswa. Presiden Soekarno menuduh Aksi-aksi mahasiswa didalangi oleh CIA (Central Intelligence Agency) Amreika Serikat. Kemudian pada tanggal 21 Pebruari 1966, Presiden Soekarno mengumumkan perubahan Kabinet. Ternyata dalam perubahan tersebut masih bercokol tokoh-tokoh yang terlibat G30S/PKI. Kabinet baru ini dikenal dengan sebutan Kabinet Seratus Menteri.
Pada saat pelantikan kabinet pada tanggal 24 Pebruari 1966, para mahasiswa, pelajar dan pemuda memenuhi jalan-jalan menuju istana merdeka. Alsi itu dihadang oleh pasukan Cakrabirawa. Hal ini menyebabkan gugurnya seorang mahasiswa UI yang bernama Arif Rahman Hakim.
Perkembangan Kekuasaan Orde Baru
Dengan Supersemar Soeharto mengatasi keadaan yang serba tidak menentu dan sulit terkendali itu. Dengan berkuasanya Soeharto sebagai pemegang tampuk pemerintahan negara RI sebagai pengganti Presiden Soekarno, maka dimulailah babak baru yaitu sejarah Orde Baru.
Pada hakikatnya Orde baru merupakan tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945, atau sebagai koreksi terhadap penyelewengan-penyelewengan yang terjadi pada masa lampau. Disamping itu juga berupaya menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa.
Sebagai jawaban dari Tritura, maka diambil kebijakan sebagai berikut:
  • Pengukuhan tindakan pengemban Supersemar yang membubarkan PKI dan Ormasnya pada sidang MPRS dengan Tap MPRS no. IV/MPRS/1966 dan tap MPRS no. IX/MPRS/1966.
  • Pelarangan paham dan Ajaran Komunisme/marxisme – Lenimisme di Indonesia dengan Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966;
  • Pelurusan kembali tertib konstitusional berdasarkan Pancasila dan tertib hukum dengan Tap MPRS No. XX/MPRS/1966.
Setelah peristiwa G30S/PKI, negara RI dilanda instabilitas politik akibat tidak tegasnya kepemimpinan Soekarno dalam mengambil keputusan atas peristiwa itu. Sementara itu parpol-parpol terpecah belah dalam kelompok-kelompok yang saling bertentangan, atra penentang dan pendukung kebijakan Soekarno. Selanjutnya terjadilah situasi konflik yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.
Melihat situasi konflik antara masyarakat pendukung Orde lama dengan Orde baru semakin bertambah, DPR-GR berpendapat bahwa situasi konflik harus segera diselesaikan secara konstitusional. Pada tanggal 3 Pebruari 1967 DPR-GR menyampaikan resolusi dan memorandum yang berisi anjuran kepada ketua Presidium kabinet Ampera agar segera dilaksanakan SI MPRS.
Pada tanggal 20 Pebruari 1967, Soekarno menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Soeharto. Penyerahan kekuasaan tersebut dikukuhkan didalam SI MPRS. MPRS dalam tap No. XXXIII/MPRS/1967 mencabut kekuasaan pemerintahan negara dari soekarno dan megangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden RI. Dengan adanya tap MPRS itu, situasi konflik yang merupakan sumber instabilitas politik telah berakhir secara konstitusional.
Sekalipun situasi konflik berhasil diatasi, namun kristalisasi Orde Baru belum selesai. Untuk mencapai stabilitas nasional diperlukan proses yang baik dan wajar agar dapat dicapai stabilitas yang dinamis, yang mendorong dan mempercepat pembangunan. Proses ini dimulai dari penataan kembali kehidupan politik yang berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945.
Usaha penataan kembali kehidupan politik ini dimulai pada awal tahun 1968 dengan penyegaran DPR-GR. Penyegaran ini bertujuan untuk menumbuhkan hak-hak demokrasi dan mencerminkan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Komposisi anggota DPR terdiri dari wakil-wakil parpol dan golkar. Tahap selanjutnya adalah penyederhanaan kehidupan kepartaian, keormasan dan kekaryaan dengan cara pengelompokan parpol dan golkar. Usaha ini dimulai tahun 1970 dengan mengadakan serangkaian konsultasi dengan pipmpinan parpol-parpol. Hasilnya lahirlah 3 kelompok di DPR yaitu:
  • Kelompok Demokrasi pembangunan yang terdiri dari PNI, Parkindo, Katolik, IPKI dan Murba.
  • Kelompok Persatuan pembangunan yang terdiri dari NU, Parmusi, PSII dan Perti.
  • Organisasi profesi yang terdiri dari organisasi buruh, organisasi pemuda, organisasi tani dan nekayan, organisasi seniman tergabung dalam kelompok Golkar.
Selanjutnya pemerintah Orde baru memurnikan kembali politik luar negeri yang bebas-Aktif. Politik Konfrontasi dengan Malaysia dihentikan. Normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia berhasil dicapai dengan ditandatanganinya Jakarta Accord pada tanggal 11 Agustus 1966.
Kemudian pemerintah memutuskan untuk kembali menjadi anggota PBB sejak tanggal 28 September 1966, guna mengembalikan kepercayaan dunia internasional sertah menumbuhkan saling pengertian yang bermanfaat bagi pembangunan. Disamping itu, untuk mempererat dan memperluas hubungan kerjasama regional bangsa-bangsa Asia Tenggara, pada tanggal 8 Agustus 1967 Deklarasi Bangkok berhasil ditandatangani. Dengan ini, lahirlah Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau Association of South East Asian Nation (ASEAN). Perhimpunan ini beranggotakan Indonesia, Muangthai, Malaysia, Singapura dan Filipina.
Kebijakan Pemerintahan Orde Baru
Setelah berhasil memulihkan kondisi politik bangsa Indonesia, langkah selanjutnya Yang ditempuh oleh pemerintah adalah melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional diupayakan pada zaman Orde baru direalisasikan melalui pembangunan jangka pendek dan pemnagunan Jangka Panjang. Pembangunan jangka pendek dirancang melalui pembangunan lima tahun (PELITA). Setiap pelita memiliki misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan bangsa Indonesia.
Namun pengertian dari pembangunan nasional yang sesungguhnya merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara. Pembangunan nasional dilakukan untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Untuk memberikan arah dalam usaha mewujudkan tujuan nasional tersebut, maka MPR telah menetapkan GBHN sejak tahun 1973, yang pada dasarnya merupakan pola umum pembangunan nasional dengan rangkaian program-programnya. GBHN dijabarkan dalam repelita yang berisi program-program konkret yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Pelaksanaan repelita telah dimulai sejak tahun 1969.
Pembangunan nasional yang selalu dikumandangkan tidak terlepas dari Trilogi Pembangunan. Bunyi Trilogi pembangunan itu adalah sebagai berikut:
  • Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciftanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat;
  • Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi;
  • Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
Selain itu dikumandangkan juga bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sebagai pelaksanaan pembangunan tidak akan bermakna apabila tidak diiringi oleh pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, sejak Pelita III Pemerintah Orde baru menetapkan 8 jalur Pemerataan sebagai berikut:
  • Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya pangan, sandang dan perumahan.
  • Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.
  • Pemerataan pembagian pendapatan.
  • Pemerataan kesempatan kerja.
  • Pemerataan kesempatan berusaha.
  • Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita.
  • Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air.
  • Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.
Demikianlah artikel mengenai Masa pemerintahan orde Baru, semoga artikel ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua.[ki]