Masa Penjajah Kolonialisme Barat di Indonesia

Masa Penjajahan Kolonialisme Barat di Indonesia Sejak abad ke-5, bangsa Eropa sudah mengenal rempah-rempah yang berasal dari Indonesia. Pada awalnya, hasil bumi dari Indonesia dan Wilayah lainnya di Asia sampai ke Eropa melalui sistem perdagangan berantai. Hubungan perdagangan antara Eropa dan Asia Barat melalui Laut Tengah tersebut mengalami kemunduran setelah terjadinya perang salib (1096-1291). Serta kemunculan kerajaan Turki Usmani yang juga mempersulit perdagangan antara Eropa dan Asia sehingga mengalami kemunduran. Hal tersebut Menyebabkan terputusnya perdagangan di laut Tengah dan terputusnya hubungan dagang antara Asia dan Eropa. Akibatnya  bangsa Eropa kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah dari Indonesia yang mengalami kelangkaan dan harganya sangat mahal. Selain alasan tersebut,faktor yang mendorong bangsa Eropa untuk penjelajahan samudra antara lain sebagai berikut :
  • Bangsa Eropa berkeinginan untuk mendapatkan rempah-rempah dengan harga lebih murah.
  • Adanya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seperti penemuan kompas yang      dapat memperlancar kegiatan penjelajahan samudra.
  • Adanya keinginan untuk menyebarkan agama Kristen ke luar benua Eropa.
  • Adanya keinginan untuk membuktikan bahwa bentuk bumi itu bulat seperti yang dikemukakan     oleh Copernicus (1473-1543).
  • Semangat mencari daerah baru juga didorong oleh semangat 3G(gold,gospel,glory). 
Dari segi ekonomi (glory) ambisi mereka terkait upaya mencari untung yang sebesar-besarnya melalui kegiatan perdagangan, terutama rempah-rempah. Dari segi agama(gospel), ambisi mereka ke kawasan timur (Nusantara) berkaitan dengan adanya semangat bangsa-bangsa barat untuk melanjutkan perang salib (perang umat Islam dan Kristen) dan menyebarkan agama Kristen. Mereka bersemangat menyebarkan agama Kristen ke daerah-daerah yang baru. Dari segi petualangan dan kemuliaan (glory) kedatangan orang-orang Eropa ke negara-negara di Timur berkaitan dengan hobi berpetualang dari tempat yang satu ke tempat yang lain sebagai wujud mencari kemuliaan, keharuman, atau kejayaan. Jiwa petualang bagi orang-orang Eropa untuk pergi ketimur juga di dorong oleh dua hal, yakni cerita Marcopolo tentang kemajuan di dunia timur dan adanya keyakinan bahwa bumi itu bulat. Kepeloporan melakukan penjelajahan ini di pandang ikut memberikan unsur kejayaan bagi bangsa-bangsa Barat.

Munculnya Kolonialisme dan Imperialisme Barat di Indonesia
Melalui penjelajahan samudra, bangsa-bangsa barat berhasil mencapai wilayah Indonesia. Bangsa Barat pertama yang berhasil mencapai Indonesia adalah bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Pada awalnya, kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia hanya bertujuan untuk berdagang. Selanjutnya, bangsa-bangsa Eropa tersebut berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia dengan melakukan praktik monopoli dagang.

Kedatangan bangsa Prtugis ke Indonesia
Pada tahun 1498, Portugis berhasil mencapai India. Pada tahun 1511, Portugis berhasil menguasai Malaka, Pada tahun 1512, Alfonso de albuquerque mengirim beberapa buah kapal ke Maluku, Pada tahun 1522, Prtugis mendirikan benteng Saint John di Ternate
Portugis menuntut imbalan berupa hak monopoli perdagangan rempah-rempah di Ternate dan memaksa Sultan Ternate untuk menandatangani perjanjian monopoli perdagangan dengan Portugis. Diantara perjanjian monopoli tersebut adalah : Dilarang menjual rempah-rempahnya secara bebas, Portugis menetapkan harga rempah-rempah yang dijual rakyat dengan harga yang murah. Bangsa Portugis aktif menyebarkan agama katholik yang dilakukan oleh Fraciscus xaferius.

Kedatangan Bangsa Spanyol ke Indonesia
Pada tahun 1521, Bangsa Spanyol tergabung dalam kapal ekspedisi Magelhaens-Del cano yang tiba pertama kali di Tidore. Pada tahun 1529, Spanyol menyelesaikan sengketa di Maluku tersebut, Portugis dan Spanyol menempuh jalur perundingan yang dilaksanakan di Saragesa (Spanyol). Isi perjanjian tersebut adalah :
  • Spanyol harus meninggalkan Maluku dan melakukan perdagangan di Filipina.
  • Portugis tetap melakukan kegiatan perdagangan di kepulauan Maluku.
  • Spanyol segera meninggalkan Maluku.
Kedatangan Bangsa Belanda ke Indonesia
  • Pada tahun 1585, Belanda tidak lagi memberi rempah-rempah dari Lisabon.
  • Pada tahun 1595, Belanda memulai pelayarannya menuju Nusantara dengan memakai empat buah kapal dibawah pimpinan Cornelis De Houtman dan De Keyzer.
  • Pada tahun 1596, Belanda berhasil mendarat di Banten
  • Pada tahun 1596, Belanda kembali lagi ke Banten untuk mengadakan perjanjian persahabatan
  • Pada tahun 1596, Belanda dan Portugis saling berebut pengaruh terhadap Sultan Banten
  • Pada tahun 1598, rombongan kapal dari negeri Belanda dengan 8 buah kapal tiba di Banten
Perluasan Kolonialisme dan Imperialisme Barat di Indonesia
Sejarah Kelahiran VOC di IndonesiaPada tahun 1602, VOC berdiri secara resmi di Banten. Gubernur Jendral Pieter Both, Gubernur Jendral VOC pertama yang                       memerintah tahun 1610-1619 di Ambon. Daerah Perluasan Wilayah VOC: Pada tahun 1602, daerah Banten; Pada tahun 1619, daerah Jayakarta diubah menjadi Batavia; Pada tahun 1641, daerah Malaka; Pada tahun 1662, daerah Padang, Pada tahun 1667, daerah Makassar
Kebijakan Perdagangan VOC. Pada abad ke-18,VOC mengalihkan perhatiannya untuk menanam kopi, gula dan teh. Misal, tebu di Batavia, kopi dan teh di Priangan. VOC banyak mempergunakan bupati Memeanfaatkan bangsa Cina untuk memungut pajak. Mengadakan eksploitasi agraris di seluruh Indonesia

Kebijakan Politik
Memperluas wilayah taklukan VOC; Devide et impera; Melaksanakan hak monopoli; Melaksanakan ekstirpasi. Berkembangnya politik merkantisme, kapitalisme dan revolusi industri di Negara Barat
Runtuhnya VOC. Pada pertengahan abad ke-18 VOC mengalami kemunduran, karena beberapa sebab sehingga dibubarkan. VOC memiliki hutang sebesar 136,7 juta gulden. Mundurnya perokonomian di sebabkan negeri Belanda menjadi anggota koalisi untuk menghadapi pemerintah Napoleon Bonaparte di Prancis

Pemerintah Hindia-Belanda
Pejabat tinggi yang memegang pemerintahan atas wilayah Indonesia adalah Gubernur Jenderal: Pelaksanaan sistem taman paksa; Adanya sistem sewa tanah di Indonesia; Juga melaksanakan Islamologi dan Idologi.

Kebijakan Pemerintah Kolonial di Indonesia pada Abad ke-19
Sistem pemerintahan kolonial Hindia-Belanda dibawah Gubernur Jenderal Deandels. Kedatangan Deandels di Indonesia sebagai gubernur Jendral adalah untuk mempertahankan pulau Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris dan memperbaiki keadaan tanah jajahan. Kebijakan Deandels dalam usaha mempertahankan pulau Jawa dari serangan Inggris, antara lain :
  • Membuat jalan raya dari Anyer sampai Panarukan
  • Mendirikan benteng-benteng pertahanan
  • Membangun pangkalan angkatan laut di Merak dan Ujung Kulon
  • Memperkuat pasukan yang beranggotakan orang Indonesia
  • Mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya
Selain dalam bidang pertahanan dan kemiliteran, Deandels juga berusaha memperbaiki keadaan pulau Jawa dengan cara, antara lain :
  • Membagi pulau Jawa menjadi 9 prefektur
  • Mengangkat para Bupati di seluruh Jawa sebagai pegawai pemerintahan Belanda
  • Memperbaiki gaji pegawai, memberantas korupsi, dan memberi hukuman yang berat bagi para pegawai yang melakukan praktik korupsi
  • Mendirikan badan-badan pengadilan yang sesuai dengan adat istiadat Indonesia
Karena tidak mendapatkan bantuan dari negeri Belanda, Deandels kemudian berusaha memperoleh biaya yang diperlukan dengan cara-cara, antara lain :
  • Menerapkan aturan menyerahkan sebagian hasil bumi sebagai pajak (contingenten) dan aturan penjualan paksa hasil bumi kepada pemerintah dengan harga yang telah ditetapkan (verplicht leverantie)
  • Mengadakan kerja paksa (rodi) bagi penduduk Indonesia
  • Menjual tanah-tanah luas kepada pengusaha swasta Belanda dan Tionghoa
  • Memperluas areal penanaman tanaman kopi
Kebijakan pemerintahan kolonial Inggris
Pemerintahan Inggris di pimpin oleh Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles (1811-1816). Kebijakan politik pemerintahan Raffles berdasarkan asas-asas liberal yang menekankan kebebasan dan persamaan manusia. Prinsip kebijaksanaan kolonial Raffles di Hindia-Belanda berpatokan pada tiga asas, antara lain:
  • Segala bentuk penyerahan wajib dan kerja paksa di hapuskan sehingga rakyat di beri kebebasan untuk menanam tanaman yang dianggap menguntungkan
  • Peranan para bupati sebagai pemungut pajak di hapuskan dan mereka dijadikan bagian yang integral dari pemerintahan kolonial dengan funsi-fungsi pemerintahan yang sesuai dengan birokrasi pemerintahan di negeri Barat
  • Para petani yang menggarap tanah dianggap sebagai penyewa (tenant) yang memiliki kewajiban untuk membayar sewa tanah (landrent) atau pajak tanah
Kebijakan ekonomi pemerintahan Raffles bertujuan untuk , antara lain:
  • Mengurangi beban kehidupan rakyat
  • Memberikan kebebasan dan kepastian hukum kepada para petani atas tanah yang dimilikinya
  • Pemerintah memiliki pemasukan yang tetap dari sewa tanah
Ternyata sistem sewa tanah yang di cetuskan Raffles mengalami kegagalan, antara lain sebagai berikut:
  •  Pemerintah kolonial mengalami kesulitan menentukan jumlah pajak bagi setiap pemilik tanah
  • Pajak tanah harus dibayar dengan uang
  • Kepemilikan tanah masih bersifat tradisional
Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa di Indonesia (1830-1870)
Penjajahan Inggris di Indonesia berakhir saat kekuasaan Kaisar Napoleon Bonaparte di Prancis pada tahun 1814. Pada saat itu pula negeri Belanda tidak lagi dikuasai oleh bangsa-bangsa Prancis oleh karena itu Inggris dan Belanda mengadakan perjanjian London pada tahun 1814, yang isinya Belanda akan menerima kembali daerah jajahannya yang dahulu diserahkan kepada Inggris dalam perjanjian Tuntang tahun 1811. Sejak tahun 1816, pemerintah Belanda berkuasa kembali di Indonesia. Pemerintah Belanda membentuk komisi Jenderal untuk mengelola wilayah di Indonesia. Anggota komisi Jenderal itu terdiri atas Elout, Buyskes, dan Van der capellen. Van der capellen memegang peranan penting di dalam menjalankan pemerintahan kolonial di Indonesia. Salah satu kebijakannya adalah menyewakan tanah kepada para pengusaha Eropa. Pemerintahan Van der capellen dianggap gagal sehingga digantikan oleh Jendral Du Bus de Gisignis. Tetapi ternyata Du Bus de Gisignes juga gagal untuk memperoleh pemasukan sebesar-besarnya guna menutupi kas negara yang kosong. Tahun 1830 pemerintah Hindia-Belanda dan negeri Belanda mengalami kesulitan keuangan penyebabnya anatara lain : Pemerintah Hindia-Belanda banyak mengeluarkan biaya untuk perang Diponegoro (1825-1830); Pemerintah di negeri Belanda banyak mengeluarkan biaya perang menghadapi pemberontakan rakyat Belgia.
Johanes van den bosch mengusulkan kepada pemerintah Belanda agar produksi tanaman ekspor di Indonesia ditingkatkan dengan melaksanakan Cultuur stelsel. Yang dimaksudkan untuk menolong usulan pemerintah Belanda  dan akhirnya disetujui. Setibanya di Indonesia pada tahun 1830 program kerja ditanah jajahan van den bosch adalah :
  • Sistem sewa tanah dengan uang harus dihapuskan karena pelaksanaannya sangat sulit sehingga tidak banyak memberikan keuntungan.
  • Sistem tanaman bebas diganti dengan tanaman wajib yang sudah ditentukan oleh pemerintah Hindia-Belanda
  • Pajak tanah harus dibayar rakyat dengan menyerahkan sebagian hasil tanamannya kepada pemerintah Hindia-Belanda.
  • Kerja wajib dihidupkan kembali untuk menunjang kelancaran sistem penanaman wajib dan kepentingan Belanda lainnya. Ketentuan-ketentuan pokok dari sistem tanam paksa diatur dalam Staatblad (Lembaga Negara) tahun 1834 No . 22. Pelaksanaan sistem tanam paksa memang kelihatan tidak menekan rakyat akan tetapi dalam praktik ternyata pelaksanaannya seringkali menyimpang dari ketentuan-ketentuan pokok yang telah ditetapkan sehingga rakyat banyak dirugikan. Dampak tanam paksa adalah penderitaan bagi rakyat Indonesia yang berupa kemiskinan rakyat, kewajiban kerja rodi yang membebani petani, pembayaran pajak yang memberatkan petani, penurunan penduduk secara drastis akibat kelaparan
Kesengsaraan yang diderita oleh rakyat Indonesia akibat sistem tanam paksa pada umumnya tidak diketahui oleh rakyat Belanda. Namun, sejak tahun 1850 rakyat Belanda mulai mengetahui keadaan yang sebenarnya karena berita mengenai tindakan sewenang-wenang pegawai pemerintah kolonial dan penderitaan penduduk Indonesia akhirnya sampai di Belanda. Kalangan humanis dan kapitalis mengecam diperlakukannya sistem tanam paksa di Indonesia. Kalangan humanis menuntut agar sistem tanam paksa dihapuskan karena menindas tanah rakyat jajahan. Tokoh yang menentangnya antara lain Baron van houvel, E.F.E. Douwes dekker (multatuli), Fransen van der putte. Akhirnya tahun 1870 tanam paksa secara resmi berakhir stelah dilaksanakan selama 40 tahun.

Sistem Usaha Swasta (1870-1900). 
Usaha kaum liberal di Negeri Belanda yang menuntut agar Sistem Tanam Paksa dihapuskan telah berhasil pada tahun 1870. Namun, tujuan yang hendak dicapai oleh kaum liberal tidak hanya terbatas pada penghapusan Sistem Tanam Paksa. Mereka mempunyai tujuan lebih luas dalam bidang ekonomi, antara lain:
  • Pemerintah tidak melakukan campur tangan dalam kegiatan ekonomi
  • Kegiatan ekonomi harus ditangani oleh pihak swasta
  • Faktor yang dapat menghambat kehidupan ekonomi masyarakatTugas negara adalah memelihara ketertiban umum dan menegakkan hukum agar sektor ekonomi berjalan lancar
Karena Sistem Tanam Paksa dihupaskan kaum liberal di Belanda agar pengusaha swasta dapat mulai menanamkan modalnya di Indonesia, terutama di bidang perkebunan. Beberapa faktor  yang mendorong pemodal swasta Belanda untuk menanamkan modalnya di Indonesia, antara lain:
  • Kemajuan industri dan perdagangan di Belanda
  • Lancarnya hubungan Indonesia-Belanda akibat dibukanya Terusan Suez
  • Terselenggaranya Dinas Pos (1868) dan Dinas Telegraf(1870)
  • Berlakunya Undang-undang Agraria (1870)
Politik Etis. 
Pada akhir abad ke 19 muncul kritik kepada pemerintah Hindia-Belanda berkaitan dengan praktik liberalismenya yang gagal dalam memperbaiki tingkat kehidupan rakyat Indonesia. Politik etis mulai dijalankan tahun 1900 sejalan dengan semakin meningkatnya penanaman modal asing di Indonesia. Dalam pelaksanaannya pemerintah Belanda melaksanakan politik etis untuk kepentingannya sendiri akan tetapi masih ada manfaat yang dapat diperoleh bangsa Indonesia. Di bidang pendidikan, rakyat Indonesia memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan modern.

Sejak pemerintah kolonial menggalakkan pendidikan dengan membuka sekolah-sekolah bagi rakyat Indonesia pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 terjadilah mobilitas sosial rakyat Indonesia. Proses mobilitas sosial akibat pendidikan tersebut melahirkan golongan intelektual yang mengisi berbagai jabatan dibidang birokrasi pemerintah Hindia-Belanda dan juga mampu menduduki posisi-posisi didalam birokrasi dan pemeritahan yang sebelumnya hanya diduduki oleh bangsa Belanda. Lambat laun mereka menyadari kepincangan yang terjadi di Indonesia sebagai akibat politik penjajahan. Meskipun jumlahnya masih sangat sedikit, namun  golongan terpelajarlah yang akhirnya memelopori pergerakan nasional Indonesia yang menentang penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan dengan cara-cara yang modern.[ki]