• Subscribe via RSS

Gangguan Dalam Negeri

Gangguan Dalam Negeri Sahabat Sekalian pada kesempatan kali ini Kata Ilmu akanb share artikel mengenai sejarah Gangguan Dalam Negeri.
Pemberontakan PKI Madiun 1948 (18 September 1948)
Gerakan ini bertujuan mendirikan Soviet Republik Indonesia. Dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Musso. Pendirian Negara komunis ini diproklamasikan pada tanggal 18 september 1948 berpusat di Karesidenan Pati Madiun. Gerakan ini ditumpas oleh TNI dibawah pimpinan Kol. Gatot Soebroto (Panglima divisi II Jaten bagian timur) dan Kol. Sungkono (Panglima Divisi Jawa Timur). Pada tanggal 30 September 1948 Madiun berhasil dikuasai TNI. Pada awal bulan Desember 1948 operasi dinyatakan selesai.
Sesudah pekan olah raga nasional (PON) 1948 di Solo, kota Solo mengalami peristiwa yang kemudian ternyata suatu permulaan keributan besar “Pemberontakan PKI”. Dipimpin Muso dikota Madiun. Di zaman Revolusi memang kota Solo terkenal sebagai kota “ruwet”, walaupun tampaknya keluar saban malam pertunjukan Sriwedari dimana masyarakat penuh bergembira ria. Tapi dibelakang tabir poltik berjalan pertentangan pertentangan antara partai golongan “Murba” (antara lain anggotanya GRR dan barisan Banteng) dengan partai-partai dari golongan FDR (Front Demokrasi Rakyat terdiri dari PKI, partai buruh, Pesindo dan lain-lain). Keduanya menamakan diri sebagai partai kiri anti imperialis. Pertentangannya antara lain soal pro dan anti Linggarjati. Selain itu juga pertentangan antara pimpinannya. Pertentangan ini nampak, misalnya dengan adanya perang pamflet GRR dan Banteng yang berbunyi : “Awas waspada kawan, Hijroh tidak memusuhi rakyat kawan, Hijroh membasmi penghianat, penjual negara (Amir Setiadjid dan CS nya). Tertanda Barisan Banteng. Pamflet lain berisi, Siapakah pentjulik2nya Dr Muwardi ?. (Hijroh adalah istilah untuk pasukan Siliwangi yang hijrah ke Jawa Tengah pada tahun 1948. FDR adalah kelanjutan kekuatan sayap kiri penguasa pemerintah 1946-1947 dibawah kabinet Sjahrir dan Amir. Mereka merupakan kekuatan politik yang menyelenggarakan perundingan Indonesia-Belanda antara lain dalam perundingan Linggarjati dan Renville. Dr Muwardi adalah pimpinan barisan Banteng yang diculik dan tidak diketahui rimbanya sampai sekarang). Maka terjadilah kegiatan culik menculik dan pembunuhan. Konflik menjadi melebar ketika kesatuan tentara simpatisan masing-masing kelompok melakukan tembak menembak. Isu-isu yang muncul misalnya : Tentara hijrah Siliwangi kena provokasi ? FDR ?, GRR ?, Provokasi anasir-anasir kanan reaksioner. Baru ketika Madiun meletus (September 1948), pemerintah dapat melihat keadaan sebenarnya dengan jelas dan tegas. PKI Muso mengadakan pemberontakan yang kejam dan berbahaya. Para pemimpin mereka merupakan tokoh sayap kiri yang kemudian membentuk FDR, yaitu Wikana, Maruto Darusman, Alimin, Muso, Amir Sjarifudin, Abdul Madjid, Setiadjid. Sebenarnya pemberontakan kaum PKI (pimpinan Muso dan Amir) dari Madiun bisa dipandang sebagai suatu konsekwensi yang meletus karena oposisi yang runcing antara Amir cs, sejak ia jatuh dari kabinet pemerintahan dan diganti oleh Hatta dengan bantuan Masyumi dan PNI. Oposisi Amir cs, makin hari makin tajam. Dimana-mana terjadi demonstrasi dan pemogokan. Agitasi poitik sangat mempertajam pertentangan politik dalam negeri. Ketika Muso datang dari luar negeri dan bergabung dengan Amir cs, maka politik PKI-FDR makin dipertajam, maka meletuslah peristiwa Madiun tersebut. Mr Amir Sjarifudin adalah seorang pemimpin rakyat yang “brilliant”. Rupanya bersama dengan golongannya, tak dapat sabar menahan kekalah politiknya didalam pemerintahan. Ia jatuh dan menilik gelagatnya, ta’kan dapat segera tegak kembali dalam pimpinan pemerintahan dan pimpinan Revolusi. Ia berkeliling berpidato, dan partainya beragitasi. Tanah-tanah bengkok desa dibagikan. Sering rakyat dan tentara dihasut untuk melawan pemerintah Hatta. Pemerintah dituduhnya terus mengalah pada kaum kapitalis-reaksioner. Segala usaha dilakukan untuk menjatuhkan pemerintahan kabinet Hatta. Ketika pemberontakan meletus, pemerintah tidak tinggal diam. Presiden Soekarno berpidato pada tanggal 19 September 1948 untuk menghantam dan menghancurkan pengacau-penbacau negara. Kekuasaan negara kemudian dipusatkan ditangan Presiden dan segala alat negara digerakkan untuk menindas pemberontakan itu. Pemberontakan Madiun disebutkan Bung Karno : “Suatu tragedi nasional pada saat pemerintah RI dan rakyat dengan segala penderitaan, sedang menghadapi lawan Belanda, maka ditusuklah dari belakang perjuangan nasional yang maha hebat ini. Tenaga nasional, tenaga rakyat terpecah, terancam dikacau balaukan. Pemerintah daerah Madiun, tiba-tiba dijatuhkan dengan kekerasan dan pembunuhan2, Pemerintah “merah” didirikan dengan Gubernur Militernya bernama “pemuda Sumarsono” dan dari kota Madiun pemberontakan diperintahkan kemana-mana. Bendera merah dikibarkan sebagai bendera pemberontakannya. Oleh pemerintah pusat segera dilakukan tindakan-tindakan untuk memberantas pemberontakan dan kekacauan. Pasukan TNI digerakkan ke Madiun. Dilakukan penangkapan terhadap pengikut PKI-Muso. Ternyata banyak ditemui, rakyat yang tidak menyokong aksi PKI-Muso tersebut. Juga banyak ditemui pengikut FDR tidak menyetujui aksi melawan pemerintah yang secara kejam itu. Namun perusakan dan pembunuhan itu telah terjadi serta tidak dapat dicegah. TNI yang datang ke Madiun, menyaksikan itu semua dengan sedih dan ngeri . Maka Presiden melalui corong radio RRI berseru : “Tidak sukar bagi rakyat, “Pilih Sukarno Hatta atau Muso dengan PKI nya”. Tentara yang bergerak ke Madiun, mendapat bantuan rakyat sepenuhnya Dan Pemerintah mendapat pernyataan setia dari mana-mana. Dari Jawa dan Sumatera. Ahirnya pada tanggal 30 September 1948, kota Madiun dapat direbut kembali oleh TNI. Para pemberontak banyak yang tertangkap. Sejumlah pengacau langsung dapat diadili ditempat secara militer. Didaerah lain seperti didaerah Purwodadi, Pati, Bojonegoro, Kediri dan sebagainya, cabang-cabang pemberontak dapat ditindas. Berminggu-minggu pemimpin pemberontak serta pasukannya dikejar terus. Ahirnya mereka tertangkap juga. Muso sendiri terbunuh dalam tembak menembak ketika hendak ditangkap disebuah desa dekat Ponorogo. Setelah keadaan aman, pemerintah memperingati korban-korban yang telah jatuh karena pemberontakan Madiun. Dari TNI gugur sebanyak 159 orang anggauta-anggautanya selaku pembela negara. 

Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII)
  • Jawa Barat (7 Agustus 1949). Gerakan ini dilatarbelakangi oleh ketidaksetujuan Kartosuwirjo atas perjanjian Renville, yang salah satu isinya mengharuskan TNI harus meninggalkan Jabar dan Hijrah ke Jateng. Gerakan ini dipimpin oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo . dia memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1949 didesa Cisayong, Jawa Barat. Gerakan ini ditumpas lewat operasi Pagar Betis. Akhirnya pada tanggal4 Juni 1962 Kartosuwirjo ditangkap dan dijatuhi hukuman mati.
  • Sulawesi Selatan. Gerakan ini dilatarbelakangi oleh kebijakan pemerintah pusat mereorganisasi TNI. Dipimpin oleh Abdul Qahhar Nudzakkar . pada tanggal 17 agustus 1951, Qahhar Mudzakkar dan pasukannya melarikan diri kehutan. Pada tahun 1952 ia menyatakan bahwa Sulawesi Selatan menjadi bagian NII pimpinan Kartosuwirjo di Jawa Barat. Penumpasan gerakan ini mengalami banyak kesulitan. Namun akhirnya pada bulan Pebruari 1965 Qahhar Mudzakkar berhasil ditembak mati oleh pasukan TNI.
  • Aceh. Gerakan ini dilatarbelakangi oleh penerununan status Aceh dari daerah istimewa menjadi daerah karesidenan. Dipimpin oleh Daud Beureuh. Pada tanggal 21 September 1953 ia menyatakan bahwa Aceh berada dibawa kekuasaan NII Jawa Barat pimpinan Kartosuwirjo. Pada tanggal 17-28 desember 1962 diselenggarakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh. Musyawarah ini atas inisiatif dari Kol. Jasin Pangdam I. melalui musyawarah ini pula akhirnya berhasil dicapai penyelesaian secara damai.
  • Kalimantan Selatan. Gerakan ini dipimpin oleh Ibnu Hajar, mereka menamakan gerakannya dengan Kesatuan Rakjat jang Tertindas (KRJT). Untuk memperkuat gerakannya ia meminta bantuan kepada Qahhar Mudzakkar dan Kartosuwirjo. Akhirnya pada akhir tahun 1954 Ibnu Hajar menyatakan bergabung dengan NII Jawa Barat, dan diangkat menjadi Panglima TII wilayah Kalimantan. Pemerintah akhirnya berhasil menghentikan gerakan ini pada tahun 1963. Ibnu hajar dan anak buahnya menyerahkan diri dan pada bulan Maret 1965 Ibnu Hajar dijatuhi hukuman mati
Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)-23 Januari 1950
Gerakan ini didasari adanya kepercayaan rakyat akan datangnya seorang ratu adil yang akan membawa kesejahteraan, seperti terdapat dalam ramalan Jayabaya. Tujuan gerakan ini adalah mempertahankan Negara federal dan memiliki tentara tersendiri pada Negara-negara bagian RIS. Pada tanggal 23 Januari 1950 pasukan APRA menyerang Bandung. Dipimpin oleh Kapten Westerling dan didalngi oleh Sultan Hamid II. Akhirnya gerakan APRA berhasil dilumpuhkan oleh Pasukan APRIS.

Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS)-24 April 1950
Gerakan ini dilatarbelakangi oleh ketidaksetujuan MR. Dr. Christian Robert steven Soumokil (Manta Jaksa Agung NIT) atas terbentuknya NKRI. Pada tanggal 18 April 1950 diadakan rapat umum di Ambon untuk mendirikan Negara Republik Maluku Selatan. Pada tanggal 24 April 1950 diproklamasikan RMS. Penumpasan RMS dilakukan dengan ekspedisi Militer yang dipimpin oleh AE. Kawilarang (Panglima Tentara dan Territorium Indonesia Timur),

Gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia / Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI/PERMESTA)
Gerakan ini dilatarbelakangi oleh tidak puasnya pemerintahan didaerah-daerah kepada pemerintah pusat. Panglima-panglima militer akhirnya membentuk dewan (Dewan Banteng di Sumbar/Letkol Achmad Husein 20 Desember 1956; Dewan Gajah di Medan/Kolonel Simbolon 22 Desember 1956; Dewan Garuda/Zulkifli Lubis di Sumsel dan Dewan Manguni di Manado/ Letkol Ventje Sumual 18 Februari 1958. Letkol Achmad Husein mengeluarkan ultimatum agar Kabinet Djuanda mengundurkan diri dalam waktu 5X24 jam. Ultimatum itu tidak dihiraukan pemerintah pusat.
  • PRRI (15 Pebruari 1958). Pada tanggal 15 Pebruari 1958, Achmad Husein memproklamasikan berdirinya PRRI berpusat di Padang dengan syarifuddin Prawiranegara sebagai PM PRRI. Pemerintah pusat menumpas gerakan ini dengan melancarkan operasi 17 Agustus. Akhirnya pada tanggal 4 Mei 1958 Bukittinggi dapat direbut kembali.
  • Permesta (17 Pebruari 1958). Di Manado Kolonel DJ. Somba mengeluarkan pernyataan pemutusan hubungan pada pemerintah pusat tanggal 17 Februari 1958 serta mendukung PRRI. Pernyataan ini merupakan pernyataan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta). Gerakan ini dilumpuhkan lewat operasi sapta Marga pada bulan April 1958. Gerakan ini ditumpangi pihak Barat. Grakan ini baru dapat dilumpuhkan pada bulanAgustus 1958 dan dapat ditumtaskan secara keseluruhan pata tahun 1961.[ki]
Description: Gangguan Dalam Negeri Rating: 5.0 Reviewer: Amir Al-Maruzy ItemReviewed: Gangguan Dalam Negeri
Komentar Anda Adalah Sumbangsih Yang Tak Ternilai Untuk Kata Ilmu
previous previous